Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menghadapi tantangan baru dalam mengelola keuangan desa setelah sebagian dana desa dialokasikan untuk pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kondisi tersebut membuat ruang fiskal desa untuk membiayai pembangunan menjadi lebih terbatas sehingga pemerintah desa dituntut mencari sumber pendapatan baru di luar Dana Desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Cirebon Iwan Ridwan Hardiawan mengatakan, alokasi anggaran yang harus disiapkan desa untuk mendukung KDMP berkisar antara Rp262 juta hingga Rp337 juta. Besaran tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing desa.
"Yang paling tinggi sekitar Rp337 juta dan yang paling rendah sekitar Rp262 juta. Besarannya berbeda-beda sesuai kekuatan anggaran desa," kata Iwan, Jumat (5/4/2026).
Menurut dia, kebijakan tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Sebab, sebagian dana desa yang selama ini banyak digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat kini harus dibagi untuk mendukung program penguatan ekonomi desa melalui koperasi.
Akibatnya, sejumlah program pembangunan yang biasanya mengandalkan dana desa berpotensi mengalami penyesuaian. Pemerintah desa dituntut memilih kegiatan yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Baca Juga
- Alfamart (AMRT) Mau Ekspansi 800 Gerai Walau Pemerintah Gencarkan Kopdes
- BPJS Kesehatan Gandeng Kopdes Merah Putih, Kanal Baru Pembayaran Iuran JKN
- Prabowo Klaim Kopdes Merah Putih Serap 18.000 Tenaga Kerja
"Desa harus kreatif. Mereka harus memprioritaskan pembangunan yang paling penting dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat," ujar Iwan.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut sekaligus menjadi momentum bagi desa untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana desa.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal.
Menurut Iwan, selama ini tidak sedikit desa yang masih bergantung pada transfer pemerintah, baik dana desa maupun alokasi dana desa. Padahal, setiap desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.
Potensi tersebut antara lain berasal dari pengelolaan aset desa, pengembangan usaha melalui badan usaha milik desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa, wisata desa, hingga kerja sama pemanfaatan lahan dan aset dengan pihak ketiga.
“PADes harus mulai diperkuat. Kalau desa memiliki pendapatan sendiri yang kuat, kemampuan membiayai pembangunan juga akan lebih baik dan tidak sepenuhnya bergantung pada Dana Desa,” katanya.
Iwan menilai, pengembangan sumber-sumber pendapatan baru menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Pasalnya, kebutuhan pembangunan di desa terus meningkat, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, drainase, jalan desa, fasilitas pelayanan masyarakat, hingga program pemberdayaan ekonomi warga.
Di sisi lain, kapasitas anggaran yang tersedia tidak selalu bertambah. Karena itu, desa perlu membangun kemandirian fiskal agar tetap mampu menjalankan berbagai program pembangunan meskipun ruang anggaran semakin terbatas.
Ia optimistis desa-desa di Kabupaten Cirebon memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan jika mampu memetakan dan mengelola potensi yang dimiliki secara profesional.
DMPD, kata dia, juga terus mendorong pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola usaha desa agar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
“Kami mendorong desa untuk menggali potensi masing-masing. Setiap desa punya karakter dan peluang yang berbeda. Tinggal bagaimana potensi itu dioptimalkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan,” ujar Iwan.
