Rupiah dan Ujian Sebuah Persahabatan

Lini masa media sosial dan pemberitaan belakangan ini didominasi oleh narasi kolektif: koreksi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat.

Hampir setiap hari, publik disuguhi data pergerakan nilai tukar yang fluktuatif, analisis pengamat keuangan yang memproyeksikan koreksi lebih dalam, hingga munculnya ajakan untuk mengalihkan aset domestik rupiah ke dalam valuta asing.

Di ruang digital, wacana ini berkembang lebih jauh. Pelemahan nilai tukar kerap dipandang sebagai indikator tunggal untuk menyimpulkan bahwa fondasi ekonomi nasional sedang rapuh dan berbagai skeptisisme makroekonomi lainnya.

Dalam iklim demokrasi Indonesia, saran yang membangun terhadap otoritas moneter, fiskal, dan pemerintah merupakan hal yang sah dan bahkan diperlukan. Pandangan dan masukan publik terhadap kecepatan respons pemerintah dan otoritas menjadi salah satu mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Tanpa adanya evaluasi kritis dari pelaku ekonomi dan masyarakat, perumusan kebijakan berpotensi akan kehilangan sensitivitas terhadap realitas lapangan.

Namun, terdapat batasan di ruang publik yang kini mulai kabur, yaitu batas antara mengkritisi kebijakan dengan kewajiban kolektif untuk menjaga instrumen kedaulatan ekonomi bangsa.

Ketika diskursus publik bertransformasi menjadi gerakan spekulatif untuk “meninggalkan” mata uang nasional, kita sesungguhnya sedang menyaksikan sebuah gejala dolarisasi psikologis. Belum masif, tapi amplifikasi algoritma media sosial sangat memungkinkan terjadinya efek domino.

Situasi yang dihadapi rupiah saat ini secara sosiologis dapat dianalogikan layaknya hubungan persahabatan. Dalam sebuah ekosistem sosial, ketika salah seorang sahabat mengalami masa-masa yang sulit, respons yang rasional dan etis dari sahabat lainnya adalah dengan memberikan dukungan agar dapat kembali stabil, sehat, dan bugar.

Sangat kontradiktif ketika yang terjadi justru sebaliknya. Saat mata uang nasional sedang menghadapi tekanan dari ketidakpastian global, sebagian pihak justru mengambil tindakan yang berpotensi memperburuk keadaan, bahkan termasuk dengan mengalihkan loyalitas ekonominya ke mata uang asing.

Kebebasan berpendapat tetap harus dihormati. Namun, membangun narasi bahwa seluruh sistem ekonomi domestik telah runtuh dan meresponnya dengan ajakan melepas rupiah ibarat kita mendeteksi adanya kebocoran pada atap rumah saat terjadi hujan lebat. Alih-alih menambal kebocoran atap, kita malah justru merusak fondasi rumah tersebut secara keseluruhan.

Dukungan berbagai pihak dalam mendukung stabilitas mata uang idealnya tidak hanya terjadi saat kondisi ekonomi sedang ekspansif dan surplus. Ujian sesungguhnya dari soliditas kebangsaan justru terletak pada kemampuan masyarakat untuk tetap rasional dan konsisten menggunakan instrumen domestik saat tekanan global terjadi.

Untuk memahami urgensi mempertahankan rupiah, kita perlu melihat dampak riil terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat luas. Stabilitas rupiah memiliki korelasi langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok harian.

Fenomena imported inflation atau inflasi barang impor adalah risiko nyata yang dihadapi oleh sektor domestik. Fakta bahwa komoditas pangan seperti kedelai, susu, bahan baku mi instan, hingga input produksi pertanian seperti pupuk masih memiliki ketergantungan tinggi pada komponen impor memperlihatkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah berimbas langsung pada harga di tingkat eceran.

Ketika sekelompok masyarakat yang memiliki surplus kapital berbondong-bondong membeli mata uang asing secara spekulatif, hal tersebut akan mendorong kenaikan biaya produksi dan harga pangan di pasar.

Pada titik inilah aspek moralitas ekonomi berbicara. Tindakan spekulatif demi keuntungan pribadi secara tidak langsung mengorbankan daya beli masyarakat kelas menengah-bawah yang paling rentan terhadap gejolak harga.

Kita dapat mempelajari risiko makroekonomi dari negara-negara berkembang lain yang kehilangan kendali atas kepercayaan publik terhadap mata uang nasional mereka. Sejarah ekonomi mencatat bahwa beberapa negara di kawasan Amerika Latin atau Afrika mengalami kehilangan kemandirian moneter karena membiarkan fenomena dolarisasi terjadi.

Pelaku usaha lokal di negara tersebut mulai menolak mata uang nasional mereka dan beralih menggunakan mata uang asing dalam transaksi harian. Masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pendapatan berbasis valuta asing terisolasi di dalam sistem ekonomi mereka sendiri.

Oleh karena itu, menjaga kepercayaan terhadap rupiah bukan sekadar bentuk kepatuhan terhadap regulasi, melainkan juga mekanisme perlindungan sistemik terhadap inklusivitas ekonomi rakyat.

Secara historis, mata uang bagi Republik Indonesia tidak pernah hanya diposisikan sekadar sebagai alat tukar, tetapi juga perwujudan kedaulatan politik dan ekonomi.

Saat proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tahun 1945, Indonesia belum memiliki sistem moneter yang mandiri dan masih menggunakan mata uang warisan era kolonial serta pendudukan Jepang. Kondisi tersebut membatasi legitimasi ekonomi pemerintah di mata internasional.

Pada 30 Oktober 1946, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Wakil Presiden, Mohammad Hatta, saat itu menggarisbawahi bahwa ORI bukan sekadar alat bayar, melainkan juga atribut kedaulatan yang menegaskan kepada khalayak dunia bahwa Republik Indonesia telah mandiri secara politik dan ekonomi.

Mempertanyakan relevansi dan urgensi mempertahankan rupiah hari ini sama saja dengan mereduksi nilai historis dari perjuangan kemandirian ekonomi yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Rupiah bukanlah milik otoritas atau rezim pemerintahan tertentu. Rupiah adalah aset publik dan simbol kedaulatan seluruh rakyat Indonesia.

Mempertahankan stabilitas nilai tukar di tengah volatilitas geopolitik saat ini merupakan representasi dari upaya menjaga stabilitas ekonomi domestik secara keseluruhan.

Upaya melakukan konversi modal ke mata uang asing—tanpa adanya kebutuhan underlying transaksi yang riil—berpotensi memperlemah posisi tawar ekonomi nasional di kancah global.

Langkah taktis yang dibutuhkan saat ini adalah mentransformasi narasi skeptis menjadi tindakan kontributif yang berbasis pada peran sektoral masing-masing. Kontribusi terhadap penguatan rupiah dapat diaktualisasikan melalui peran profesional masing-masing.

Bank Indonesia telah mengambil langkah dengan menaikkan BI rate menjadi 5,25% pada Mei 2026 sebagai keputusan kebijakan moneter untuk menjangkar nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, kebijakan akomodatif berupa Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) mengiringi keputusan tersebut untuk menjaga akses kredit tetap mengalir ke sektor produktif, khususnya UMKM.

Dari sisi konsumen, langkah nyata dapat diwujudkan dengan memprioritaskan konsumsi produk domestik, membatasi pembelian barang impor non-esensial, dan tidak melakukan transaksi spekulasi valuta asing.

Di sektor korporasi dan ekspor, kepatuhan terhadap regulasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di dalam sistem perbankan dalam negeri merupakan bentuk kontribusi yang signifikan terhadap pasokan likuiditas valuta asing domestik.

Sementara itu, kalangan akademisi dan pelaku industri dapat mengambil langkah strategis, misalnya melalui pengembangan riset substitusi bahan baku impor untuk mengurangi ketergantungan struktural terhadap mata uang asing.

Kesadaran kolektif mengenai pentingnya instrumen moneter ini harus dikembalikan pada prinsip dasar pembangunan ekonomi nasional. Komitmen berbagai bidang keilmuan dan profesi pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi dan martabat bangsa.

Dedikasi, kolaborasi, dan sinergi berbagai kalangan di tanah air merupakan fondasi utama untuk memastikan rupiah tetap tegak dan tidak kehilangan kedaulatannya di panggung ekonomi global.