Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh akan segera bergerak merespons ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai muncul di sejumlah sektor akibat kondisi ekonomi saat ini.
Hal itu disampaikan Dasco saat menghadiri pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Hotel Acacia, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).
Menurut Dasco, pemerintah telah membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang melibatkan para pimpinan serikat pekerja sebagai anggota dewan pengarah.
“Pemerintah telah merilis Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang juga anggota dewan pengarahnya adalah ketua-ketua serikat pekerja yang ada di Indonesia,” kata Dasco dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan satgas tersebut akan segera menggelar rapat dalam waktu dekat untuk memetakan dan mengantisipasi potensi gelombang PHK yang dilaporkan organisasi buruh kepada pemerintah.
“Nah sehingga mungkin masalah mitigasi PHK dan kemudian kesejahteraan buruh yang pada saat ini juga sudah mulai kita sama-sama tahu PHK dengan situasi dan kondisi saat ini mulai terdampak, mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK yang ada,” ujarnya.
Menurut Dasco, informasi dari para pimpinan serikat pekerja menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah untuk mendeteksi sektor maupun wilayah yang berpotensi mengalami PHK.
“Sesuai dengan masukan-masukan dari ketua-ketua serikat pekerja yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Dasco juga menyinggung peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang sebelumnya mendapat sejumlah masukan dari perwakilan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) terkait penanganan kasus ketenagakerjaan.
Menurut dia, Desk Ketenagakerjaan Polri selama ini telah membantu penanganan dampak PHK, termasuk menghubungkan pekerja terdampak dengan daerah atau sektor yang masih membutuhkan tenaga kerja.
“Selama ini kita tahu Desk Ketenagakerjaan Polri banyak membantu dalam mengalokasi atau kemudian merelokasi daerah-daerah yang kemudian terdampak PHK lalu kemudian mengisi tempat di mana daerah yang masih butuh tenaga kerja,” ujar Dasco.
Ia menilai model kerja tersebut perlu diperluas melalui Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh agar dampaknya lebih besar bagi pekerja.
“Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh di pihak pemerintah,” jelasnya.
