Tekanan ekonomi mulai terasa. Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan bantalan sosial berupa lowongan kerja padat karya khusus bagi warganya. Lowongan kerja ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan. Warga yang diterima akan digaji setara upah minimum provinsi atau UMP Jakarta, yakni Rp 5,72 juta per bulan.
”Padat karya itu betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek karena tekanan ekonomi ini mulai terasa. Jadi, kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung, Minggu (7/6/2026).
Situasi warga sebagaimana disampaikan Pramono kembali mengingatkan pada curahan hati salah satu pengelola pusat perbelanjaan. Hal itu ia sampaikan pada pertengahan Mei lalu.
Menurut dia, kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Situasi global ataupun dalam negeri berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Karena itu, ia berharap nilai tukar rupiah tidak menembus Rp 18.000 per dolar AS. Namun, berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), mata uang Garuda sudah berada di level Rp 18.039 per dolar AS pada 5 Juni 2026.
Pengusaha tersebut juga menyoroti kenaikan harga sejumlah kebutuhan. Buah favoritnya, misalnya, naik dari Rp 25.000 per kilogram menjadi Rp 40.000 per kilogram. Harga gas juga meningkat dari Rp 210.000 menjadi Rp 250.000.
”Pendapatan masyarakat masih stabil, katakan demikian. Selama masih mempunyai pekerjaan akan stabil. Untuk naik mungkin agak sulit. Pintar-pintar masyarakat menyiasati situasi sekarang,” katanya.
Salah satu contohnya, pekerja kantoran atau karyawan kini lebih menahan diri dalam membelanjakan uangnya. Mereka membawa bekal sehingga tidak setiap hari makan di pusat perbelanjaan. ”Itu yang saya dengar. Kemudian tentu juga yang lainnya begitu. Kalau tidak penting, tidak ke pusat belanja,” ujarnya.
Pramono pertama kali menyampaikan rencana lowongan kerja padat karya pada 5 Juni di Balai Kota Jakarta. Saat itu, ia ditanya mengenai job fair atau bursa kerja yang diselenggarakan di GOR Senen, Jakarta Pusat.
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, bursa kerja akan tetap diselenggarakan, baik untuk umum maupun khusus penyandang disabilitas. Sebab, jumlah pencari kerja masih cukup tinggi.
Ia kemudian dibisiki oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Jakarta Afan Adriansyah Idris. Dalam rapat paripurna yang secara khusus membahas antisipasi tekanan ekonomi saat ini, telah diputuskan pembukaan program padat karya.
Skema tersebut menyediakan 2.843 lowongan kerja khusus bagi warga ber-KTP Jakarta. Mereka akan bekerja dengan gaji setara UMP. ”Tetapi, yang paling penting tadi, untuk bantalan sosial supaya orang bekerja. Setelah tiga bulan pertama akan dievaluasi untuk diperpanjang sesuai dengan persoalan yang ada,” kata Pramono.
Teknis lowongan kerja padat karya saat ini tengah dimatangkan oleh dinas terkait. Program tersebut umumnya mencakup pekerjaan fisik dan penunjang, seperti pembersihan lingkungan, penataan kawasan, perbaikan infrastruktur sederhana, dan kegiatan serupa di berbagai wilayah Jakarta.
Informasi lebih lanjut mengenai bidang pekerjaan, lokasi prioritas, dan mekanisme pendaftaran akan diumumkan melalui kanal resmi Pemprov Jakarta dan media massa.
Pramono menambahkan, Jakarta tetap mengalokasikan bantuan sosial seperti biasa. Tidak ada pemangkasan anggaran. Bahkan, bantuan akan ditambah sesuai kebutuhan.
”Kenapa itu kami lakukan? Karena bagaimanapun Jakarta merupakan barometer Indonesia. Apalagi kontribusinya terhadap perekonomian nasional mencapai 16,67 persen. Cukup signifikan,” kata Pramono.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai 1.746 orang. Rinciannya, Januari 506 orang, Februari 536 orang, Maret 422 orang, April 253 orang, dan Mei 29 orang.
Secara nasional, Jakarta menempati peringkat keenam daerah dengan jumlah PHK terbanyak pada periode tersebut. Posisinya berada di bawah Jawa Barat (5.044 orang), Banten (2.596 orang), Jawa Timur (2.332 orang), Kalimantan Selatan (1.841 orang), dan Kalimantan Timur (1.831 orang).
Sementara itu, laporan Keadaan Ketenagakerjaan Jakarta Februari 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta menunjukkan pertumbuhan jumlah pekerja dan penurunan angka pengangguran. Namun, angka setengah pengangguran meningkat dan terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal.
Setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yakni kurang dari 35 jam per minggu, serta masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.
Secara nasional, Jakarta menempati peringkat keenam daerah dengan jumlah PHK terbanyak pada periode Januari-Mei 2026.
Penduduk bekerja juga dapat dikategorikan ke dalam sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup mereka yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap atau dibayar serta buruh, karyawan, atau pegawai. Adapun sisanya dikategorikan sebagai pekerja sektor informal, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga yang tidak dibayar.
BPS Jakarta mencatat jumlah penduduk yang bekerja mencapai 5,2 juta orang. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran turun menjadi 334.000 orang. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,03 persen, turun dibandingkan dengan Februari 2025 yang sebesar 6,18 persen.
Sektor perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja paling banyak, yakni 22,40 persen, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,28 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 11,86 persen.
Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, yakni 57,91 persen. Setelah itu, kelompok yang berusaha sendiri sebesar 23,48 persen.
Sementara itu, proporsi pekerja sektor formal turun menjadi 61,87 persen. Sebaliknya, pekerja sektor informal meningkat menjadi 38,13 persen.
Proporsi pekerja penuh juga turun menjadi 81,12 persen. Adapun setengah pengangguran naik dari 3,28 persen menjadi 6,09 persen, sedangkan pekerja paruh waktu turun menjadi 12,79 persen.
Peneliti ketenagakerjaan di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Triyono, secara terpisah mengemukakan, partisipasi angkatan kerja memang bersifat dinamis. Namun, jumlah pekerja sektor formal di Jakarta pada Februari 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2025.
Penurunan tersebut cukup besar jika dilihat secara agregat. Karena itu, program padat karya yang akan digulirkan dapat menjadi solusi jangka pendek agar peluang kerja tetap tersedia.
”Ini semacam stimulus. Apalagi melihat persaingan dunia kerja semakin ketat dan ada tantangan dari ancaman PHK yang masih sering membayangi. Program jangka pendek seperti ini membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian,” tutur Triyono, Senin (8/6/2026).
Pemerintah, lanjut Triyono, sebenarnya telah menggulirkan berbagai program bantalan sosial, seperti jaminan kehilangan pekerjaan, program magang nasional, dan berbagai program lainnya.
Menurut Triyono, poin utamanya adalah output atau penyerapan tenaga kerja. Pertanyaannya, ke mana mereka akan disalurkan setelah pelatihan atau magang selesai.
Selain itu, daya saing tidak cukup hanya ditopang keterampilan teknis. Pengetahuan umum dan kemampuan bahasa juga sangat penting untuk ditingkatkan.
”Program seperti padat karya ini sifatnya seperti pemadam kebakaran untuk jangka pendek. Bagus dan patut ditiru sesuai kapasitas keuangan masing-masing daerah. Namun, membuka ruang diskusi baru mengenai pasar kerja luar negeri adalah langkah strategis,” ucapnya.
Saat ini, kata Triyono, peluang untuk bersaing di pasar kerja luar negeri terbuka cukup lebar. Misalnya, kebutuhan tenaga kerja di Jepang dan Jerman yang menghadapi penuaan penduduk.
Contoh lainnya terdapat pada sektor vokasi serta teknologi informasi. Posisi-posisi penting di bidang tersebut masih banyak diisi tenaga kerja asing.
”Kita harus mengejar kapasitas ke arah sana. Jadi, porsinya adalah pasar kerja dalam negeri diperkuat, tetapi pasar kerja luar negeri juga harus dipetakan dengan baik. Itu harapan ke depan,” ujarnya.
