jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan menggelar rapat kerja (Raker/rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah, Senin hari ini (8/6/2026).
Agenda Raker/RDP pagi ini fokus pada pembahasan masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer, relaksasi kebijakan dan penyusuan regulasi atas besaran belanja pegawai di pemda yang melebihi 30% APBD.
BACA JUGA: Seorang PPPK Berulah, Gaji Dipangkas, TPP Dihentikan
Raker ini akan dihadiri salah satunya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini.
Seluruh PPPK, PPPK paruh waktu, dan honorer menunggu hasil pembahasan raker/RDP DPR RI dan pemerintah.
BACA JUGA: Saldo Rekening PNS dan PPPK Harus Sudah Bertambah, Paling Telat Hari Ini
Namun, sebelum raker/RDP digelar hari ini, Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia ternyata sudah bertemu pejabat KemenPANRB.
Menurut Sekjen DPP Aliansi PPPK PW Indonesia Rini Antika, audiensi dengan KemenPANRB awalnya tidak masuk agenda.
BACA JUGA: Data Anggaran Gaji ke-13 ASN PNS dan PPPK, Terlihat Mana Paling Kecil
"Kami tadinya fokus dengan Kementerian Dalam Negeri, tetapi ada informasi yang harus kami konfirmasi sehingga Aliansi memutuskan sowan ke KemenPANRB," kata Rini kepada JPNN, Senin (8/6/2026).
Pertemuan yang terjadi antara pengurus Aliansi PPPK PW Indonesia dengan pejabat KemenPANRB pada 3 Juni 2026, membuat semuanya sontak bersedih.
Rini mengatakan hasilnya sangat pahit. Sebab, nasib PPPK paruh waktu dikembalikan kepada daerah.
"KemenPANRB bilang yang mengangkat honorer, kan, daerah. Pemerintah pusat menyediakan regulasi pengangkatan PPPK dan PPPK paruh waktu agar tidak ada PHK. Selanjutnya, pemda yang harus bertanggung jawab," ungkap Rini.
Merespons hal tersebut, sikap Aliansi PPPK PW Indonesia menghormati pernyataan KemenPANRB bahwa nasib PPPK Paruh Waktu dikembalikan kepada pemerintah daerah karena pengangkatannya dilakukan oleh daerah.
Namun, Aliansi PPPK PW Indonesia perlu menegaskan bahwa persoalan PPPK Paruh Waktu bukan semata-mata persoalan daerah, melainkan bagian dari kebijakan nasional dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.
Ketika negara melalui pemerintah pusat menetapkan regulasi, nomenklatur, dan skema PPPK Paruh Waktu, maka negara juga memiliki tanggung jawab moral, administratif, dan konstitusional untuk memastikan adanya kepastian status, perlindungan hak, serta kesejahteraan bagi para pegawai yang terdampak kebijakan tersebut.
Rini menambahkan tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda. Apabila seluruh tanggung jawab diserahkan kepada daerah, maka akan terjadi ketimpangan perlakuan antardaerah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia.
Ada daerah yang mampu memberikan penghasilan layak, namun ada pula yang bahkan belum mampu menjamin kesejahteraan dasar pegawainya.
"Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa penyelesaian PPPK Paruh Waktu harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, perlu hadir melalui regulasi yang lebih kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta roadmap yang jelas menuju pengangkatan PPPK Penuh Waktu.
PPPK paruh waktu tidak meminta keistimewaan. PPPK PW hanya menuntut keadilan, kepastian status, dan kesejahteraan yang layak sebagai sesama ASN yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan pengorbanan untuk melayani masyarakat.
"PPPK Penuh Waktu bukan sekadar harapan, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian dan dedikasi para pegawai yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik di seluruh Indonesia," ucapnya.
Rini mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu mengetuk pintu langit, berdoa agar hari ini ada kebijakan yang berpihak.
"Hanya Allah SWT yang bisa membolakbalikkan semuanya," ujar dia. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daftar 26 Pemain Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Mesyia Muhammad
