JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 2.843 lowongan pekerjaan (loker) padat karya pada pekan ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masyarakat yang lolos rekrutmen ini akan menerima gaji bulanan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 5.729.876.
"(Lowongan kerja) ini gajinya itu UMP. Itu yang sudah diputuskan karena dananya sudah ada, segera dibuka pekan ini, dikoordinasikan oleh (Dinas) Ketenagakerjaan dan Asisten Pembangunan," kata Pramono usai meresmikan Jakarta Urban Knowledge Hub di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Baca juga: Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Kerja Padat Karya Khusus Warga Ber-KTP Jakarta
Pramono menjelaskan, para pekerja padat karya akan ditempatkan di berbagai sektor. Namun, ia belum merinci seluruh bidang yang akan menjadi lokasi penugasan.
Menurut dia, salah satu bidang yang akan diperkuat melalui program ini adalah pekerjaan kebersihan serta perawatan sarana dan prasarana umum.
"Bisa apa aja (pekerjaannya). Bisa membantu pasukan-pasukan oranye, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan), dan sebagainya, intinya supaya orang bekerja," ucapnya.
Pramono memastikan bahwa anggaran untuk program ini telah disiapkan oleh Pemprov DKI dan siap digelontorkan ke masyarakat.
Menurut dia, program ini diluncurkan sebagai jaring pengaman sosial bagi warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan.
"Kurang lebih 2.834 lowongan untuk padat karya, itu untuk melakukan lapisan bantalan sosial bagi masyarakat yang sekarang ini belum beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Dan itu akan kami lakukan dalam minggu-minggu ini," ucap Pramono.
Warga yang diterima akan dikontrak untuk mengerjakan proyek dengan masa kerja antara tiga hingga enam bulan.
Baca juga: Paket Misterius dari Maluku Terbongkar di Tanjung Priok, Isinya 544 Kg Merkuri
Pramono juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak menetapkan syarat pendidikan formal tertentu bagi pelamar.
"Enggak ada (syarat pendidikan). Karena untuk PJLP pun Jakarta kan SD boleh. Karena sejak saya jadi gubernur, kalau dulu kan syaratnya SLTA, ketika saya jadi gubernur SD pun boleh," ungkapnya.
Gubernur menggarisbawahi bahwa satu-satunya syarat mutlak untuk mengikuti program padat karya ini adalah memiliki identitas kependudukan Jakarta.
"Syaratnya hanya satu, KTP Jakarta. Mohon maaf untuk KTP di luar Jakarta tentunya, kami belum bisa memberikan kesempatan," tutup Pramono.
Ia pun berharap program ini dapat bermanfaat dan memberikan kesempatan kerja secara terbuka untuk membantu para warga Jakarta yang selama ini kesulitan mendapat pekerjaan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
