Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah mengaudit proyek Tol Listrik Sumatra menyusul ambruknya 12 tower transmisi PT PLN (Persero) di Sumatera Utara. Desakan itu muncul karena sebagian tower yang terdampak berada di jalur SUTET 275 kV Galang-Simangkuk yang merupakan bagian dari proyek strategis tersebut dan baru beroperasi pada 2019.
CEO IESR, Fabby Tumiwa, menilai pemerintah tidak boleh langsung menyimpulkan cuaca ekstrem sebagai penyebab utama insiden tersebut. Menurut dia, yang lebih penting adalah mengungkap alasan di balik kerusakan beruntun pada infrastruktur yang relatif baru.
"Tower transmisi dirancang untuk menghadapi hujan lebat, petir, dan angin kencang yang lazim terjadi di Indonesia. Ada sejumlah standar-standar internasional yang diterapkan dalam infrastruktur transmisi. Oleh karena itu, penyebab utama kejadian ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai cuaca buruk semata. Yang harus dijawab adalah mengapa infrastruktur yang relatif baru dapat mengalami kerusakan beruntun ketika menghadapi kondisi cuaca tersebut," kata Fabby kepada Warta Ekonomi, Senin (8/6/2026).
Karena itu, IESR meminta Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK) membentuk tim investigasi independen untuk melakukan audit teknis secara menyeluruh. Pemeriksaan diperlukan guna memastikan ada atau tidaknya persoalan desain, kualitas material, fondasi, hingga pelaksanaan konstruksi pada jaringan transmisi tersebut.
Berdasarkan data PLN, kerusakan terjadi pada dua jalur transmisi utama. Pada jalur SUTET 275 kV Galang-Simangkuk, tiga tower roboh dan dua tower mengalami deformasi. Sementara pada jalur SUTT 150 kV Tebing Tinggi-Sei Rotan, enam tower roboh dan satu tower mengalami pembengkokan.
Menurut IESR, insiden ini juga menjadi peringatan bagi ketahanan sistem kelistrikan nasional. Apalagi, Sumatra telah mengalami gangguan pasokan listrik lebih dari sekali dalam waktu berdekatan.
"Lumpuhnya listrik Sumatra dua kali dalam sebulan akibat cuaca ekstrem adalah alarm keras bahwa ketahanan jaringan (grid resilience) tidak boleh lagi dijadikan anak tiri kebijakan. Target mengintegrasikan puluhan gigawatt energi terbarukan dalam lima tahun ke depan dipastikan runtuh jika jaringan transmisi nasional tidak dirancang tangguh," ujarnya.
IESR juga mendesak pemerintah melakukan audit nasional terhadap jaringan transmisi serta menyusun National Grid Resilience Strategy guna memperkuat ketahanan sistem kelistrikan menghadapi risiko cuaca ekstrem dan perubahan iklim.
Baca Juga: Kejar Target 100 GW, IESR Desak Pemerintah Bebaskan Kuota PLTS Atap
Baca Juga: Pangkas 2,1 Ton Emisi, PLN UIP JBT Hemat Biaya Transportasi Lewat Clean Energy Day
"IESR mendesak pemerintah segera menyusun National Grid Resilience Strategy dan menetapkan indikator ketahanan iklim sebagai KPI utama PLN yang sejajar dengan SAIDI dan SAIFI," tegas Fabby.
Ia menambahkan bahwa investigasi tidak boleh berhenti pada faktor cuaca, melainkan harus mengungkap akar persoalan yang membuat sistem transmisi gagal bertahan saat menghadapi gangguan.
"Pertanyaan krusialnya bukan lagi mengapa cuaca buruk terjadi, melainkan mengapa sistem transmisi kita begitu rapuh dan tidak mampu bertahan saat gangguan itu muncul," pungkasnya.
