Mamuju (ANTARA) - Di tengah perlombaan global menguasai teknologi masa depan, logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) menjelma menjadi komoditas strategis yang nilainya melampaui sekadar bahan tambang.
LTJ merupakan jantung dari berbagai industri modern, mulai dari kendaraan listrik, perangkat elektronik canggih, energi terbarukan, hingga sistem persenjataan mutakhir.
Dalam konteks itu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan di panggung besar. Wilayah ini menyimpan cadangan LTJ yang diyakini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan berpotensi menjadi fondasi penting bagi ambisi nasional membangun industri hilirisasi mineral strategis.
Berbeda dengan banyak daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer yang terkandung dalam batuan vulkanik Formasi Adang.
Karakteristik geologinya juga cukup istimewa karena sebagian besar berada dalam tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang berasosiasi dengan pelapukan batuan beku fonolit leusit. Tipe ini dikenal relatif lebih mudah dan lebih murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.
Data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan kadar LTJ di sejumlah lokasi di Mamuju mencapai hingga 4.571 ppm. Kandungan tersebut mencakup unsur-unsur bernilai tinggi seperti neodymium yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga berbagai peralatan pertahanan.
Potensi itulah yang membuat Mamuju masuk dalam peta besar industrialisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk hilir berbasis LTJ.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang direncanakan menggarap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju.
“BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju,” kata Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.
Pemerintah pusat juga mulai mendorong berbagai riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ di kawasan ini. Sejumlah wilayah bahkan diusulkan memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat.
Hasil penelitian menunjukkan, sedikitnya terdapat tiga blok utama yang menyimpan potensi LTJ di Mamuju. Blok Botteng di Kecamatan Simboro dengan luas sekitar 1.011 hektare diperkirakan memiliki sumber daya tereka mencapai 122.505 ton. Sementara itu, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare juga menunjukkan kandungan LTJ yang menjanjikan.
Baca juga: BRIN ungkap potensi logam tanah jarang untuk wujudkan nol emisi karbon
Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta berarti aktivitas tambang akan segera berlangsung.
Saat ini pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Bahkan area yang diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari keseluruhan kawasan prospektif yang tersebar di sejumlah blok.
Tantangan terbesar justru terletak pada teknologi pengolahan. Hingga kini, penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ masih didominasi China. Banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, masih bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut.
“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu,” ujar Suhardi Duka.
Karena itu, berbagai perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) masih terus melakukan penelitian dalam skala laboratorium guna menemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.
Meski peluang ekonominya besar, wacana pengembangan tambang LTJ juga memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tambang berada pada kawasan dengan fungsi ekologis penting. Berdasarkan penelusuran awal, kawasan Botteng dan Botteng Utara diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, kawasan perbukitan, lahan pertanian masyarakat, serta jalur sumber air yang selama ini menopang kehidupan warga di Kecamatan Simboro.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah percepat tata kelola Logam Tanah Jarang
Karakter topografi yang berbukit hingga pegunungan membuat kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi apabila terjadi pembukaan lahan secara masif.
“Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat,” kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.
Kekhawatiran itu semakin menguat karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Dalam kondisi demikian, perubahan bentang alam dalam skala besar berpotensi memperbesar ancaman longsor, banjir, krisis air, maupun kerusakan lingkungan lainnya apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Karena itu, WAHLI mendorong dilakukannya kajian komprehensif mengenai kondisi hidrologi, potensi longsor dan banjir, status kawasan hutan, keberadaan mata air, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Suara kehati-hatian juga datang dari DPRD Mamuju. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai pemerintah harus terbuka kepada masyarakat sejak awal agar tidak memunculkan spekulasi maupun konflik sosial di kemudian hari.
Menurutnya, warga berhak mengetahui secara rinci tujuan pengelolaan LTJ, proses yang akan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko yang mungkin muncul.
“Hendaknya dijelaskan secara rinci LTJ itu untuk apa, prosesnya seperti apa, siapa yang dilibatkan, apa dampak positif dan negatifnya serta bagaimana keterlibatan masyarakat setempat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan bahwa aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pengembangan industri LTJ.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan bahwa tata kelola LTJ harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.
“Pengembangan industri LTJ wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Mamuju memang menyimpan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat logam tanah jarang Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan sangat menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku teknologi tinggi.
Namun, pengalaman berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan mineral bukanlah jaminan kesejahteraan. Yang menentukan bukan semata besarnya cadangan di bawah tanah, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.
Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuatan industri masa depan.
Sebaliknya, tanpa kehati-hatian, logam yang digadang-gadang sebagai “emas baru” abad ke-21 itu bisa berubah menjadi sumber persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap Indonesia miliki potensi logam tanah jarang
LTJ merupakan jantung dari berbagai industri modern, mulai dari kendaraan listrik, perangkat elektronik canggih, energi terbarukan, hingga sistem persenjataan mutakhir.
Dalam konteks itu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini menjadi sorotan di panggung besar. Wilayah ini menyimpan cadangan LTJ yang diyakini termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan berpotensi menjadi fondasi penting bagi ambisi nasional membangun industri hilirisasi mineral strategis.
Berbeda dengan banyak daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer yang terkandung dalam batuan vulkanik Formasi Adang.
Karakteristik geologinya juga cukup istimewa karena sebagian besar berada dalam tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang berasosiasi dengan pelapukan batuan beku fonolit leusit. Tipe ini dikenal relatif lebih mudah dan lebih murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.
Data eksplorasi Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan kadar LTJ di sejumlah lokasi di Mamuju mencapai hingga 4.571 ppm. Kandungan tersebut mencakup unsur-unsur bernilai tinggi seperti neodymium yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan magnet permanen untuk kendaraan listrik, turbin angin, hingga berbagai peralatan pertahanan.
Potensi itulah yang membuat Mamuju masuk dalam peta besar industrialisasi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk hilir berbasis LTJ.
Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) yang direncanakan menggarap proyek percontohan hilirisasi LTJ di Mamuju.
“BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju,” kata Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka.
Pemerintah pusat juga mulai mendorong berbagai riset dan pengembangan teknologi pengolahan LTJ di kawasan ini. Sejumlah wilayah bahkan diusulkan memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat.
Hasil penelitian menunjukkan, sedikitnya terdapat tiga blok utama yang menyimpan potensi LTJ di Mamuju. Blok Botteng di Kecamatan Simboro dengan luas sekitar 1.011 hektare diperkirakan memiliki sumber daya tereka mencapai 122.505 ton. Sementara itu, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare juga menunjukkan kandungan LTJ yang menjanjikan.
Baca juga: BRIN ungkap potensi logam tanah jarang untuk wujudkan nol emisi karbon
Namun, besarnya potensi tersebut tidak serta-merta berarti aktivitas tambang akan segera berlangsung.
Saat ini pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Bahkan area yang diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari keseluruhan kawasan prospektif yang tersebar di sejumlah blok.
Tantangan terbesar justru terletak pada teknologi pengolahan. Hingga kini, penguasaan teknologi pemisahan dan pemurnian LTJ masih didominasi China. Banyak negara maju, termasuk Amerika Serikat, masih bergantung pada kemampuan teknologi yang dimiliki negara tersebut.
“Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu,” ujar Suhardi Duka.
Karena itu, berbagai perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) masih terus melakukan penelitian dalam skala laboratorium guna menemukan teknologi yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.
Meski peluang ekonominya besar, wacana pengembangan tambang LTJ juga memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tambang berada pada kawasan dengan fungsi ekologis penting. Berdasarkan penelusuran awal, kawasan Botteng dan Botteng Utara diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, kawasan perbukitan, lahan pertanian masyarakat, serta jalur sumber air yang selama ini menopang kehidupan warga di Kecamatan Simboro.
Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah percepat tata kelola Logam Tanah Jarang
Karakter topografi yang berbukit hingga pegunungan membuat kawasan tersebut memiliki tingkat kerentanan ekologis yang cukup tinggi apabila terjadi pembukaan lahan secara masif.
“Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat,” kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.
Kekhawatiran itu semakin menguat karena Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat risiko bencana yang tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Dalam kondisi demikian, perubahan bentang alam dalam skala besar berpotensi memperbesar ancaman longsor, banjir, krisis air, maupun kerusakan lingkungan lainnya apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Karena itu, WAHLI mendorong dilakukannya kajian komprehensif mengenai kondisi hidrologi, potensi longsor dan banjir, status kawasan hutan, keberadaan mata air, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Suara kehati-hatian juga datang dari DPRD Mamuju. Anggota DPRD Mamuju, Sugianto, menilai pemerintah harus terbuka kepada masyarakat sejak awal agar tidak memunculkan spekulasi maupun konflik sosial di kemudian hari.
Menurutnya, warga berhak mengetahui secara rinci tujuan pengelolaan LTJ, proses yang akan dijalankan, pihak-pihak yang terlibat, manfaat yang dijanjikan, hingga risiko yang mungkin muncul.
“Hendaknya dijelaskan secara rinci LTJ itu untuk apa, prosesnya seperti apa, siapa yang dilibatkan, apa dampak positif dan negatifnya serta bagaimana keterlibatan masyarakat setempat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri menegaskan bahwa aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pengembangan industri LTJ.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, menekankan bahwa tata kelola LTJ harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan lingkungan.
“Pengembangan industri LTJ wajib memperhatikan keselamatan lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Mamuju memang menyimpan peluang besar untuk menjadi salah satu pusat logam tanah jarang Indonesia. Potensi ekonomi yang ditawarkan sangat menjanjikan, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap bahan baku teknologi tinggi.
Namun, pengalaman berbagai daerah penghasil sumber daya alam menunjukkan bahwa kekayaan mineral bukanlah jaminan kesejahteraan. Yang menentukan bukan semata besarnya cadangan di bawah tanah, melainkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola.
Jika pengembangan LTJ dilakukan dengan tata kelola yang transparan, berbasis ilmu pengetahuan, melibatkan masyarakat, dan menjunjung prinsip keberlanjutan, Mamuju berpeluang menjadi contoh bagaimana Indonesia mengubah kekayaan geologi menjadi kekuatan industri masa depan.
Sebaliknya, tanpa kehati-hatian, logam yang digadang-gadang sebagai “emas baru” abad ke-21 itu bisa berubah menjadi sumber persoalan lingkungan dan sosial yang berkepanjangan.
Baca juga: Peneliti BRIN ungkap Indonesia miliki potensi logam tanah jarang
