Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai tantangan terbesar pengembangan motor listrik saat ini bukan lagi pada ketersediaan produk, melainkan pemerataan infrastruktur pengisian daya.
Karena itu lembaga tersebut tengah mengembangkan ekosistem fast charging motor listrik, termasuk tipe colokan dan infrastrukturnya yang dinilai lebih mudah diperbanyak, dibanding skema lain yang saat ini berkembang di pasar.
Kepala Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN, Eka Rakhman Priandana mengatakan, salah satu keunggulan utama fast charging motor listrik terletak pada nilai investasi yang jauh lebih rendah, sehingga lebih mudah diperbanyak di berbagai lokasi.
"Fast charging station ini nilai investasinya murah sekali. Dengan sekitar Rp 40 juta itu sudah bisa membangun satu unit charging station, tinggal biaya shelter-nya, listrik juga menggunakan satu fasa saja," kata Eka kepada kumparan beberapa waktu lalu.
Menurutnya biaya investasi yang lebih rendah diyakini dapat mempercapat penyebaran infrastruktur pengisian daya motor listrik di ruang publik. Eka menuturkan potensinya bisa hadir di lokasi yang dekat dengan aktivitas harian masyarakat seperti minimarket.
Semakin banyak titik pengisian daya yang tersedia, semakin kecil pula kekhawatiran masyarakat untuk menggunakan motor listrik dalam perjalanan jarak jauh. Dengan begitu dapat mendorong pertumbuhan populasi kendaraan listrik roda dua lebih cepat.
"Kalau sampai banyak charging station, orang sudah tidak khawatir jalan-jalan jauh. Di situ keuntungannya, dan karena sudah tidak khawatir lagi, orang sudah tidak punya alasan mau pindah ke kendaraan listrik," timpalnya.
Menurutnya aspek keekonomian infrastruktur menjadi faktor penting karena akan menentukan seberapa cepat jaringan pengisian daya dapat berkembang. Dalam konteks ini, fast charging memiliki keunggulan dibanding sistem penukaran baterai (swap) yang saat ini juga dikembangkan di Indonesia.
Ia bilang biaya investasi yang lebih besar membuat ekspansi jaringan penukaran berjalan lebih lambat. Kondisi itu terlihat dari jumlah stasiun penukaran baterai (SPBKLU) yang saat ini beroperasi terbatas, jika dibandingkan dengan kebutuhan pasar kendaraan roda dua nasional.
"Swap itu karena mahal, sehingga perkembangannya sedikit, pelan. Hanya baru hampir 2.000 unit se-Indonesia. Karena pemilik harus investasi beli baterainya dulu, baterai cadangan juga, jadi mahal," katanya.
Perbedaan tersebut juga tercermin dari balik modal atau return on investment (ROI). Berdasarkan perhitungan BRIN, operasional fast charging motor listrik dapat mencapai titik impas dalam waktu satu hingga dua tahun, sementara penukaran baterai butuh waktu lebih panjang.
Meski melihat fast charging lebih prospektif dari sisi pengembangan infrastruktur, BRIN tidak menganggap kehadiran teknologi tersebut akan langsung menggantikan battery swap. Setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, kedua skema masih dinilai dapat berjalan berdampingan karena menyasar kebutuhan pengguna yang berbeda.
Battery swap dianggap lebih cocok untuk kendaraan dengan kapasitas baterai relatif kecil, sementara fast charging berpotensi menjadi solusi bagi motor listrik yang menggunakan baterai tanam berkapasitas besar.
"Memang tujuannya harus berjalan bersama. Tidak ada salah satu yang digunakan itu tidak bisa, jadi dua-duanya harus berjalan. Nanti kalau teknologi baterainya sudah mature, baterai swap sudah tidak dipakai lagi, dengan ngecas 10 sampai 20 menit nggak ada persoalan," imbuhnya.
