JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional guna menguatkan tata kelola pemerintahan, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik.
Menurut Luhut, pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 ini.
Diharapkan, sistem digital yang didukung AI ini akan membuat penyaluran bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Baca juga: Luhut Laporkan Survei DEN soal MBG ke Prabowo, Ungkap Ada Dampak Positif
“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos (bantuan sosial) atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi,” ujar Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Selain itu, Luhut berharap subsidi tidak lagi berbasis barang tetapi akan langsung ke penerima manfaat.
“Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Dia menegaskan transformasi digital yang tengah dijalankan merupakan langkah besar menuju pemerintahan modern berbasis data.
Baca juga: Luhut: MBG Program Baik, Hanya Pengelolaannya Perlu Ditata
Luhut juga menegaskan sistem ini dibangun oleh anak-anak Indonesia.
Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara pertama dengan populasi besar yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis digitalisasi dan AI secara menyeluruh.
“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI,” ucap dia.
Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Luhut juga melaporkan soal sistem GovTech yang telah terkoneksi sekitar 80 persen.
Sejak 1 Juni 2026, ia menyebut, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi AI.
“Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.
Baca juga: Selain Luhut dan Chatib Basri, Menkes Budi Gunadi Juga Dipanggil Prabowo ke Istana
Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menekankan pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap, membuka peluang pembentukan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” papar Luhut.
Selain itu, ia mengatakan pengembangan GovTech akan dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara.
Baca juga: Chatib Basri dan Budi Gunadi Tepis Isu Akan Jadi Menkeu Usai Bertemu Prabowo
Adapun pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.
“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
