Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlangsung meskipun terdapat penghentian sementara proses persiapan pembangunan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Penegasan tersebut disampaikan untuk merespons informasi mengenai distribusi makanan bergizi yang disebut terhenti di sejumlah sekolah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG yang telah berjalan tidak dihentikan.
"Sepengetahuan saya tidak stop. Sepengetahuan saya masih berjalan," ujar Qodari saat memberikan keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).
Dia menjelaskan perlu dibedakan antara operasional program MBG dengan proses pembangunan atau persiapan SPPG baru. Menurutnya, penghentian sementara yang saat ini dilakukan hanya menyasar tahap persiapan unit-unit SPPG yang belum beroperasi.
"Pelaksanaan MBG itu tidak berhenti. Pelaksanaan MBG tidak berhenti. Tetapi SPPG yang sedang tahapan persiapan itu memang stop dulu," kata Qodari.
Baca Juga
- Dari Dapur MBG ke Kantin Sekolah: Mencari Jalan Baru Program Gizi Nasional di Daerah 3T
- Dana Operasional SPPG MBG Mandek, Wagub Emil Dardak Beberkan Kendalanya
- Dana Belum Cair, Dapur MBG di Cirebon Tak Lagi Mengepul
Menurut dia, sejumlah kendala yang terjadi belakangan berkaitan dengan aspek teknis penyaluran anggaran, termasuk proses top up dana operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
"Kalau berkaitan dengan yang belum beroperasi memang kemarin setahu saya ada soal pengiriman anggaran, pengiriman anggaran, top up istilahnya teknisnya," ujarnya.
Qodari menambahkan seluruh SPPG yang telah beroperasi tetap menjalankan tugasnya menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Karena itu, pemerintah memastikan program MBG secara keseluruhan masih berjalan.
"Nah kalau untuk SPPG yang sudah operasional ya tetap berjalan," katanya.
Dia menduga munculnya persepsi bahwa program MBG dihentikan disebabkan oleh adanya dua kebijakan yang berlangsung bersamaan, yakni moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dan proses penyaluran anggaran operasional untuk unit yang sudah ada.
"Mungkin ini ada semacam koinsidensi di mana ada rencana untuk moratorium persiapan pembangunan SPPG baru dengan distribusi anggaran untuk top up yang dipergunakan untuk operasional dari MBG di SPPG," ujarnya.
Terkait berapa lama moratorium tersebut akan berlangsung, Qodari mengatakan hal itu masih menjadi bagian dari evaluasi yang tengah dilakukan pimpinan baru BGN. Ia meminta agar penjelasan rinci mengenai kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik.
"Itu yang saya maksudkan dengan harus ditanyakan kepada Bu Nanik dan saya yakin bahwa sedang dipersiapkan dokumennya secara menyeluruh," kata Qodari.
Menurutnya, BGN saat ini tengah menyusun perhitungan dan tata kelola program secara lebih komprehensif setelah pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Karena itu, pemerintah meminta publik memberikan waktu kepada jajaran pimpinan baru untuk menyelesaikan proses evaluasi.
"Kita harus maklum juga bahwa Bu Nanik baru ditunjuk, baru dilantik, demikian juga wakil-wakilnya, dan karena itu kita berikan waktu," ujarnya.
Qodari kembali menegaskan bahwa penghentian sementara hanya berlaku untuk persiapan pembangunan SPPG yang belum beroperasi, sementara layanan MBG kepada masyarakat tetap berjalan.
"Saya ulangi lagi, MBG-nya tidak berhenti, tapi persiapan SPPG baru yang belum operasional dari informasi Bu Nanik itu moratorium dulu, distop dulu. Bagaimana kelanjutan berikutnya tentu sedang disiapkan oleh Ibu Nanik dan pimpinan BGN untuk melakukan penjelasan," tandas Qodari.
