Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan data analisis dan prediksi iklim yang dikeluarkan lembaga ini merupakan instrumen serta bahan masukan utama bagi pemerintah daerah untuk menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan.
Direktur Perubahan Iklim BMKG Fachri dalam konferensi pers "Perkembangan Musim Kemarau Indonesia 2026" di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa otoritas penuh dalam penentuan dan penetapan status darurat di tingkat tapak berada di tangan pemerintah daerah (Pemda) masing-masing, bukan pada BMKG.
"Terkait siaga darurat kekeringan, BMKG memberikan informasi tentang analisis hujan yang terjadi, kondisinya kering atau seperti apa, dan juga prediksi. Pemda yang akan menentukan apakah perlu menetapkan status siaga darurat kaitannya dengan bencana kekeringan ini," kata dia.
Fachri menegaskan bahwa posisi BMKG berfokus sebagai penyedia informasi hulu yang bersifat otoritatif, yang kemudian didistribusikan secara berjenjang kepada pemangku kepentingan mulai dari tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Pertanian, hingga kementerian teknis lainnya.
Langkah koordinasi dan pasokan data ini dinilai krusial, terutama bagi daerah yang memiliki wilayah sentra pangan yang mulai melaporkan adanya gejala kekurangan pasokan air untuk sistem irigasi pertanian akibat puncak musim kemarau.
Selain sektor pangan dan kekeringan, integrasi data BMKG juga digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Baca juga: Padang sebut 2.912 Ha sawah terancam kekeringan akibat bencana
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menambahkan bahwa sinergi berbasis data ini mendukung penuh pergeseran paradigma penanganan karhutla sejak 2015, di mana pemerintah kini mengedepankan langkah preventif dengan memantau fluktuasi muka air tanah di lahan gambut secara ketat.
Apabila diperlukan penambahan air untuk meningkatkan kejenuhannya maka dilakukan juga modifikasi cuaca. "Yang perlu diketahui operasi modifikasi cuaca ini merupakan kerja sama antara BMKG, kemudian BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan beberapa perusahaan swasta," cetusnya.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data BMKG sampai dengan akhir Mei 2026, perluasan wilayah kekeringan dimulai pada 200 zona musim (11,83 persen daratan) yang teridentifikasi lewat warna kecokelatan pada peta sebaran iklim nasional.
Pergerakan zona kering tersebut diproyeksikan melonjak drastis pada bulan Juni ini dengan memasuki 198 zona musim baru atau setara 31,6 persen luas daratan, mencakup wilayah DKI Jakarta bagian selatan hingga sebagian besar Pulau Kalimantan.
Memasuki bulan Juli, pergerakan kemarau akan kembali merambah 66 zona musim lainnya yang meliputi Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Sebaliknya, BMKG mendeteksi adanya anomali lokal akibat efek topografi yang luas di tujuh zona musim (0,68 persen daratan) yang justru bersifat atas normal atau lebih basah, yakni di Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: BPBD Banyumas: Dua wilayah ajukan bantuan air bersih
Direktur Perubahan Iklim BMKG Fachri dalam konferensi pers "Perkembangan Musim Kemarau Indonesia 2026" di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa otoritas penuh dalam penentuan dan penetapan status darurat di tingkat tapak berada di tangan pemerintah daerah (Pemda) masing-masing, bukan pada BMKG.
"Terkait siaga darurat kekeringan, BMKG memberikan informasi tentang analisis hujan yang terjadi, kondisinya kering atau seperti apa, dan juga prediksi. Pemda yang akan menentukan apakah perlu menetapkan status siaga darurat kaitannya dengan bencana kekeringan ini," kata dia.
Fachri menegaskan bahwa posisi BMKG berfokus sebagai penyedia informasi hulu yang bersifat otoritatif, yang kemudian didistribusikan secara berjenjang kepada pemangku kepentingan mulai dari tingkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Pertanian, hingga kementerian teknis lainnya.
Langkah koordinasi dan pasokan data ini dinilai krusial, terutama bagi daerah yang memiliki wilayah sentra pangan yang mulai melaporkan adanya gejala kekurangan pasokan air untuk sistem irigasi pertanian akibat puncak musim kemarau.
Selain sektor pangan dan kekeringan, integrasi data BMKG juga digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Baca juga: Padang sebut 2.912 Ha sawah terancam kekeringan akibat bencana
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menambahkan bahwa sinergi berbasis data ini mendukung penuh pergeseran paradigma penanganan karhutla sejak 2015, di mana pemerintah kini mengedepankan langkah preventif dengan memantau fluktuasi muka air tanah di lahan gambut secara ketat.
Apabila diperlukan penambahan air untuk meningkatkan kejenuhannya maka dilakukan juga modifikasi cuaca. "Yang perlu diketahui operasi modifikasi cuaca ini merupakan kerja sama antara BMKG, kemudian BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan beberapa perusahaan swasta," cetusnya.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data BMKG sampai dengan akhir Mei 2026, perluasan wilayah kekeringan dimulai pada 200 zona musim (11,83 persen daratan) yang teridentifikasi lewat warna kecokelatan pada peta sebaran iklim nasional.
Pergerakan zona kering tersebut diproyeksikan melonjak drastis pada bulan Juni ini dengan memasuki 198 zona musim baru atau setara 31,6 persen luas daratan, mencakup wilayah DKI Jakarta bagian selatan hingga sebagian besar Pulau Kalimantan.
Memasuki bulan Juli, pergerakan kemarau akan kembali merambah 66 zona musim lainnya yang meliputi Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Sebaliknya, BMKG mendeteksi adanya anomali lokal akibat efek topografi yang luas di tujuh zona musim (0,68 persen daratan) yang justru bersifat atas normal atau lebih basah, yakni di Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: BPBD Banyumas: Dua wilayah ajukan bantuan air bersih
