Pemerintah sedang menyiapkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 5,4 juta per orang. Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jodi Mahardi, mengungkapkan bantuan itu bukan merupakan program baru.
Jodi memastikan pemerintah terus mendorong penyempurnaan sistem perlindungan sosial nasional agar semakin terintegrasi, tangkas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Kami menegaskan bahwa angka Rp 5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara. Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," kata Jodi melalui keterangan tertulis, Rabu (10/6).
"Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," tambahnya.
Jodi menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlindungan sosial terintegrasi itu dengan memanfaatkan teknologi digital. Ia mengatakan transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.
"Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," terang Jodi.
Jodi menekankan transformasi kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.
"Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat," tutur Jodi.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tengah menyiapkan sistem penyaluran bantuan sosial menggunakan kecerdasan buatan (AI).
Luhut mengungkapkan, besaran bantuan yang akan diterima per orang adalah sebesar Rp 5,4 juta. Program ini akan memanfaatkan Government Technology (GovTech) yang sedang dirancang pemerintah.
"Jadi dari tadi mengenai GovTech sebagai penutup, eh itu nanti pemerintahan Presiden Prabowo ini akan berbasis digitalisasi dengan support AI. Oleh karena itu kita melihat bahwa dalam waktu tidak terlalu lama eh kita akan punya Digital Single ID. Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau Direct Cash Transfer itu akan targeted," ujar Luhut di Istana Negara, Selasa (9/6).
Luhut mengeklaim, pemanfaatan teknologi untuk menyalurkan bantuan sosial akan membuat pemerintah bisa menghemat anggaran.
