HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya telah menuntaskan konsolidasi politik dan administratif dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon provinsi baru tersebut, menandai fase baru dalam perjuangan yang telah berlangsung puluhan tahun ini.
Dalam tiga bulan terakhir, tim yang dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya sekaligus Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, berhasil menyelesaikan rangkaian pertemuan dengan para kepala daerah di Tana Luwu. Pertemuan ini meliputi Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, serta Datu Luwu sebagai simbol penghormatan terhadap nilai historis dan kultural dalam perjuangan pembentukan provinsi baru.
“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” jelas Hasbi Syamsu Ali dalam keterangan tertulis pada Rabu (10/6/2026).
Hasbi menegaskan bahwa perjuangan pemekaran harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Luwu Raya, bukan hanya agenda kelompok tertentu. Ia menambahkan, “Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di manapun berada. Kita sudah perjuangkan ini sejak puluhan tahun lalu demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Luwu Raya.”
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh politik, akademisi, dunia usaha, tokoh adat, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum, untuk menyatukan visi dalam perjuangan ini. “Kami mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Ini bukan hanya tugas BPP DOB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Tana Luwu,” pungkasnya.
BPP DOB juga menilai fondasi akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya sudah sangat kuat dengan tersedianya dua dokumen akademik utama, yakni kajian dari Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan naskah akademik dari Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo. Kedua dokumen tersebut memberikan argumentasi komprehensif terkait kelayakan pembentukan provinsi baru dari aspek administratif, ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
“Secara administratif akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Baik naskah akademik yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah maupun yang diterbitkan oleh tim dari Universitas Andi Djemma Palopo telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi perjuangan ini,” kata Hasbi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BPP DOB telah melakukan sinkronisasi kedua dokumen tersebut untuk menghasilkan rumusan yang lebih utuh dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional.
“Hasil sinkronisasi itu justru semakin memperkaya opsi perjuangan dalam mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” tambahnya.
Kendati demikian, perjuangan ini masih menghadapi tantangan besar berupa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang belum dicabut oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, BPP DOB memandang penting memanfaatkan momentum saat ini untuk memastikan seluruh persyaratan daerah telah terpenuhi ketika peluang pembentukan DOB kembali dibuka.
Fokus Perjuangan SelanjutnyaSetelah konsolidasi dengan kepala daerah berhasil dituntaskan, fokus perjuangan berikutnya adalah memperluas dukungan publik, memperkuat konsolidasi lintas elemen masyarakat, serta menjaga kesiapan persyaratan administratif agar segera dapat digunakan saat pemerintah pusat membuka kembali ruang pembentukan daerah otonom baru.
Dengan demikian, perjuangan Provinsi Luwu Raya kini memasuki fase yang tidak hanya bertumpu pada dukungan politik daerah, tetapi juga pada kemampuan menyatukan energi kolektif masyarakat untuk menyongsong lahirnya provinsi baru di Tanah Luwu. (*/)
