HIPMI Tanggapi Kenaikan Harga Pertamax, Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi

Petugas pom Pertamina sedang melakukan pengisian BBM. (Sumber: Dok. Pertamina)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kenaikan harga Pertamax harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan kebijakan fiskal yang kredibel memiliki peran penting dalam menjaga kondisi ekonomi makro, mulai dari stabilitas nilai tukar rupiah, iklim investasi, hingga tingkat kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

"Kami memahami bahwa menjaga kredibilitas fiskal merupakan hal yang penting. Stabilitas fiskal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro, nilai tukar rupiah, iklim investasi, serta kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia," kata Anggawira dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026), dikutip Antara.

Menurutnya, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

Baca Juga: Pertamax Naik Jadi Rp16.250, Ketua Komisi XI DPR: Kenaikan BBM Pasti Selalu Diikuti Inflasi

Karena itu, setiap kebijakan terkait energi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk daya beli masyarakat dan kemampuan pelaku usaha dalam beradaptasi terhadap perubahan biaya operasional.

Dunia Usaha Berpotensi Tanggung Beban Operasional Lebih Besar

Anggawira menjelaskan kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak sama pada seluruh sektor usaha. Beberapa sektor diperkirakan akan merasakan tekanan biaya yang lebih besar dibandingkan sektor lainnya.

Sektor-sektor yang diprediksi akan terdampak langsung adalah:

• Industri logistik
• Transportasi
• Distribusi barang
• Jasa lapangan
• Konstruksi
• Perkebunan
• Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mobilitas tinggi

Menurut Anggawira, kepastian arah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor penting bagi dunia usaha. Dengan adanya kepastian regulasi, pelaku usaha dapat menyusun strategi bisnis dan perencanaan keuangan secara lebih matang.

Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara