Liputan6.com, Jakarta - Para koruptor ternyata memiliki beragam cara untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Menyembunyikan uang hasil korupsi ternyata tidak selalu dilakukan lewat rekening luar negeri atau perusahaan cangkang.
Tak sedikit yang memanfaatkan orang-orang di lingkaran terdekatnya, seperti office boy (OB), istri, anak, teman, hingga saudara, sebagai tempat penitipan uang guna mengelabui aparat penegak hukum.
Advertisement
Terbaru, KPK mengungkapkan modus yang dilakukan dua tersangka korupsi yakni Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan Bupati Muara Enim Edison yang menyamarkan duit korupsi ke office boy (OB) dan cleaning service.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, penyidik menemukan puluhan rekening yang diduga digunakan untuk menyamarkan aliran dana hasil pemerasan.
"Dari 96 rekening yang ditelusuri bersama PPATK, ada yang menggunakan rekening cleaning service, office boy, keluarga, hingga kerabat. Bahkan ada juga rekening hasil pembelian," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).
Menurut KPK, Silmy diduga meminta jatah dari pengurusan izin tinggal WNA melalui bawahannya, Jaya Saputra. Permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada dua kepala subdirektorat, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, untuk menarik uang dari berbagai layanan keimigrasian.
Dugaan pungutan itu mencakup sejumlah layanan, mulai dari perpanjangan izin tinggal, alih status, perubahan domisili, hingga pengurusan izin bagi anggota keluarga WNA.
Modus serupa dilakukan oleh Edison dalam suap pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Dalam kasus Muara Enim, KPK membongkar adanya dugaan penggunaan sejumlah rekening nominee untuk menampung dana hasil suap terkait pengadaan proyek pemerintah.
"Total dengan uang tunai yang diamankan senilai hampir 2 miliar Rupiah," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Para pelaku diduga menggunakan pola buka-tutup rekening untuk menyamarkan aliran uang. Rekening yang dibuka digunakan sebagai tempat penampungan dana. Setelah dana disalurkan atau didistribusikan, rekening tersebut ditutup dan diganti dengan rekening baru untuk melanjutkan pola yang sama.
KPK bahkan menemukan sejumlah rekening yang menggunakan identitas office boy dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
"Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, ada juga menggunakan rekening-rekening lain," ujar Budi.
