Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan harga minyak dunia yang kembali meningkat dan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah: mempertahankan subsidi energi demi menjaga daya beli masyarakat atau menyesuaikan harga bahan bakar agar APBN tidak terus menanggung beban yang membengkak.
Pilihan itu kini mulai terlihat. Ketika harga Pertamax (RON 92) resmi naik menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026), pemerintah memastikan bahwa BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan tanpa kenaikan harga.
Keputusan tersebut menunjukkan arah kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencoba menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan perlindungan sosial.
Di satu sisi, konsumen BBM nonsubsidi harus menghadapi harga yang lebih mahal mengikuti mekanisme pasar. Di sisi lain, negara tetap mempertahankan bantalan bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada Pertalite dan LPG subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM subsidi maupun LPG subsidi.
Dalam pembukaan Musyawarah Nasional HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026), Bahlil menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Saya pikir itu. Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan," ujar Bahlil.
Data Kementerian ESDM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa konsumsi BBM bersubsidi masih didominasi kelompok masyarakat menengah ke bawah, sektor transportasi umum, pelaku UMKM, hingga nelayan dan petani. Karena itu, perubahan harga Pertalite maupun LPG subsidi selalu memiliki konsekuensi sosial dan politik yang jauh lebih besar dibandingkan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhitungkan dampak inflasi. Pengalaman kenaikan harga BBM subsidi pada 2022 menunjukkan bahwa inflasi nasional sempat melonjak hingga di atas 5% sebelum kembali terkendali.
Oleh karena itu, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dapat dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.
Meski demikian, Bahlil mengakui pelaksanaan program akan terus melakukan evaluasi dalam menghadapi berbagai tantangan.
"Kalau ada kekurangan ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan,” kata Bahlil.
Penjelasan mengenai kebijakan harga BBM juga disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari.
Saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia pada Rabu (10/6/2026), Qodari menegaskan bahwa pemerintah membedakan secara jelas antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.
"Intinya kan begini. Kalau yang subsidi, itu pasti tetap dibantu oleh pemerintah dan setahu saya harganya nggak berubah. Udah komit tuh sampai akhir tahun. Tapi kalau yang non-subsidi ya nota bene kan ikut harga pasar. Gitu prinsip dasarnya," tutur Qodari kepada Bisnis.
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai penyesuaian harga tersebut pada dasarnya mengikuti karakter Pertamax sebagai BBM non-subsidi yang memang ditentukan oleh mekanisme pasar dan sudah lebih dahulu dilakukan oleh negara lain.
"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy.
Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga akhirnya sulit dihindari.
"Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujarnya.
Fahmy menilai kebijakan tersebut berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN. Meski demikian, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.
Dia mengingatkan bahwa disparitas harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.
Senada dengan Fahmy, ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan menjelaskan kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi global yang belum stabil.
"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.
Selain mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.
Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan yang lebih baru.
"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Karena itu saya yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pertamax atau RON 92 umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru," ujarnya.
Untuk diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling lama menahan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026, terdapat perbedaan harga BBM yang cukup signifikan antarnegara ASEAN. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan subsidi energi, struktur pajak, hingga kemampuan masing-masing negara dalam memproduksi minyak dan bahan bakar domestik.
Daftar Harga BBM Tertinggi hingga Terendah di ASEAN:
Berikut konversi harga BBM rata-rata di negara-negara ASEAN ke rupiah (asumsi kurs Rp18.100 per US$):
1. Singapura: US$2,38/liter ≈ Rp43.100/liter
2. Filipina: US$1,52/liter ≈ Rp27.500/liter
3. Kamboja: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter
4. Thailand: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter
5. Vietnam: US$0,74/liter ≈ Rp13.400/liter
6. Indonesia: US$0,59/liter ≈ Rp10.700/liter
7. Malaysia: US$0,50/liter ≈ Rp9.100/liter
Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) di Indonesia per 10 Juni 2026 telah disesuaikan menjadi Rp16.250 per liter. Meski mengalami kenaikan, harga tersebut masih berada di bawah harga bensin di Singapura, Filipina, Kamboja, dan Thailand.
Dari daftar tersebut, Singapura masih menjadi negara dengan harga BBM tertinggi di Asia Tenggara. Harga BBM di negara tersebut mencapai lebih dari empat kali lipat dibandingkan Malaysia dan jauh di atas Indonesia. Sementara itu, Malaysia menempati posisi sebagai negara dengan harga BBM termurah di kawasan, disusul Indonesia berdasarkan rata-rata harga BBM nasional.
