Liputan6.com, Jakarta - Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi perdebatan di ruang publik karena dinilai terlalu sering dilakukan. Kritik itu mengemuka di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai persoalan yang masih dihadapi di dalam negeri.
Sejak dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo sudah 54 kali lawatan ke luar negeri. Diawali saat pertama kali menjabat ke China, dan terakhir dia ke Prancis, salah satu negara yang paling banyak dikunjunginya.
Advertisement
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal dianggap paling vokal menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
"Mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," kata dia dalam video yang diunggah Sabtu 30 Mei 2026.
Bahkan, Dino menilai Prabowo merupakan salah satu pemimpin dunia dengan frekuensi paling sering melakukan lawatan ke luar negeri.
"Semenjak menjabat sebagai presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ungkap dia.
Pasalnya, menurut Dino,kunjungan kepala negara ke luar negeri membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya," tutur dia.
Sebagai alternatif, Dino mengusulkan agar Presiden Prabowo menggunakan video conference, Zoom, atau sambungan telepon dalam berkomunikasi dengan pemimpin negara lain. Langkah itu dinilai lebih efisien dan dapat menekan pengeluaran negara.
"Sebagai contoh Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menelepon Donald Trump dan belum pernah sekalipun melakukan pertemuan bilateral," contoh Dino.
Selain itu, Dino mengusulkan agar fokus diplomasi Prabowo dalam satu tahun mendatang lebih diarahkan pada penerimaan tamu negara di Indonesia. Prabowo, kata dia, dapat mengandalkan Menlu Sugiono melakukan diplomatik yang bersifat taktis.
