Nasib puluhan ribu motor listrik yang dibeli Badan Gizi Nasional (BGN) senilai lebih dari Rp1 triliun kini belum menemui kejelasan setelah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana terseret kasus korupsi dan dicopot dari jabatannya.
Motor listrik yang semula disiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu kini menjadi perhatian karena seluruh pengadaannya telah dibayar, namun pemanfaatannya masih menjadi tanda tanya.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkapkan sebanyak 21.801 unit motor listrik yang dibeli pada era kepemimpinan Dadan sudah menjadi aset negara dan tidak mungkin dibatalkan.
Menurut Dudung, keputusan mengenai pemanfaatan motor listrik tersebut kini berada di tangan Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, atau bahkan bisa ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Ya kan sudah dibayar, ini kan sudah dirakit. Ya nanti keputusan nanti terserah Kepala BGN, atau kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat," ujar Dudung di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dudung mengatakan pemerintah masih membuka kemungkinan untuk mengalihkan ribuan motor listrik tersebut ke program lain yang dianggap lebih membutuhkan.
Langkah itu dinilai lebih realistis dibanding membiarkan aset bernilai triliunan rupiah tersebut menganggur tanpa pemanfaatan yang jelas.
Di sisi lain, Dudung juga mempertanyakan urgensi pengadaan motor listrik yang sebelumnya dirancang untuk kebutuhan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, para Kepala SPPG saat ini telah menerima insentif yang cukup besar sehingga tidak harus bergantung pada kendaraan operasional yang disediakan pemerintah.
"Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh enam jutaan, kalau nyicil satu motor kan cukup. Nggak perlu-perlu amatlah kalau menurut saya," katanya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena secara tidak langsung mengkritik kebijakan pengadaan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana.
Apalagi proyek motor listrik tersebut kini ikut terseret dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Dudung memaparkan total anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan 21.801 motor listrik mencapai Rp1,03 triliun.
Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi adanya penggelembungan anggaran atau mark up yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
"Ini totalnya Rp 1,03 triliun anggarannya. Nah, kemudian setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan," ujarnya.
Menurut Dudung, perhitungan sementara menunjukkan selisih anggaran mencapai sekitar Rp200 miliar, sementara hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan disebut bisa mencapai Rp400 miliar.
"Dan ada selisih diperkirakan sekitar Rp 200 M ya. Berbeda kalau BPK ngitungnya Rp 400 M. Ya ada markup. Ya ini mudah-mudahan proses hukumnya segera cepat ya," katanya.
Kasus ini bermula setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka korupsi pada 3 Juni 2026.
Baca Juga: Demo Tuntut Audit MBG di Depan Kantor BGN, DPR: BPK Bisa Lakukan Audit Investigasi Jika Diperlukan
Para tersangka diduga mengarahkan penyusunan kerangka acuan kerja yang tidak sesuai kebutuhan riil sehingga membuka celah terjadinya pemborosan anggaran negara.
Kini, di tengah proses hukum yang masih berjalan, perhatian publik beralih pada nasib ribuan motor listrik yang sudah telanjur dibeli menggunakan uang negara.
Dengan nilai proyek yang menembus Rp1 triliun, pemerintah dituntut segera menentukan arah pemanfaatan aset tersebut agar tidak berubah menjadi simbol pemborosan anggaran di tengah program MBG yang masih terus berjalan.
