Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp 6,27 triliun. Tito mengatakan usulan tambahan itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera hingga program-program strategis lainnya.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, di kompleks parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Tito mengatakan saat ini pagu indikatif pada 2027 sebesar Rp 4,65 triliun.
"Pagu indikatif tahun 2027 kesimpulannya adalah Rp 4,65 triliun dari Bappenas dan Kemenkeu. Dari data tersebut, dari angka ini, dan melihat dari kebutuhan program kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Kemendagri, memerlukan dukungan tambahan sebanyak Rp 6,27 triliun," kata Tito.
"Sehingga kami mohon izin dengan segala hormat mengusulkan pagu anggaran Kemendagri 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Itu sudah termasuk DKPP," sambungnya.
Tito menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Salah satunya, kata dia, dukungan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera sebesar Rp 403 miliar.
"Belanja non-operasional sebanyak usulan tambahan Rp 5,01 triliun, yang dialokasikan antara lain untuk program 23 program kerja prioritas nasional untuk mendukung program nasional sebanyak Rp 810 miliar. Di antaranya untuk rehab dan rekon pasca bencana Sumatera sebesar Rp 403 miliar, di mana kami sebagai Kasatgas," jelasnya.
Dia mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera akan berlangsung tiga tahun. Sebab itu, kata dia, anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut dititipkan pada Kemendagri.
"Kami mengusulkan anggaran Rp 403 miliar untuk tahun depan juga untuk pemulihan percepatan bencana Sumatera, karena percepatan bencana Sumatera itu direncanakan berlangsung tiga tahun, 2026, 2027, 2028. Ini untuk dukungan satuan tugas tapi dananya dititipkan di Kemendagri," ujarnya.
Selain itu, usulan anggaran tersebut juga untuk mendukung pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebesar Rp 28,4 miliar. Tito mengatakan usulan tambahan itu juga akan digunakan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
"Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, sebanyak Rp 417 miliar. Ini di antaranya juga adalah dalam rangka untuk penyiapan juga revisi undang-undang, misalnya partai politik dan lain-lain, pemiluan, pilkada," katanya.
Lebih lanjut, Tito mengatakan usulan tambahan anggaran ini untuk melaksanakan kegiatan pemberian award kepada daerah yang berprestasi sebesar Rp 1 triliun. Menurutnya, anggaran kegiatan tersebut sempat berkurang karena mengalami realomasi anggaran Kemenkeu.
"Oleh karena itu, di tahun depan untuk memperkuat sistem reward and punishment, iklim kompetitif antar daerah, kami tetap mengusulkan tahun depan diberikan anggaran sebanyak Rp 1 triliun dalam rangka untuk insentif fiskal daerah," ucap Tito.
Kemendagri juga mengusulkan pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan data kependudukan Ditjen Dukcapil sebesar Rp 651 miliar. Dia mengatakan dana itu akan digunakan untuk memperkuat layanan publik.
"Kami menyarankan agar dapat digunakan oleh Kemendagri itu sebanyak Rp 651 miliar, yang akan digunakan untuk penguatan layanan publik, terutama Dukcapil, terutama yang kami betul-betul sangat konsen karena pemerintah akan meluncurkan e-government yang platform utamanya dari data Dukcapil," tuturnya.
(amw/whn)
