Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga target 2028.
Ia menjelaskan, pembangunan IKN terbagi dalam sejumlah batch yang telah disepakati bersama pemerintah dan masuk dalam skema pendanaan multiyears.
“Kegiatan prioritas Otorita IKN yang tercantum dalam rencana strategis tahun 2025 sampai 2029 mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu pertama, meliputi perencanaan tata ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung pembangunan hunian, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas termasuk pemindahan IKN, mohon maaf, termasuk pemindahan ASN ke IKN serta menyelenggarakan sistem pemerintahan khusus nantinya,” ujar Basuki saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
“Yang kedua, meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan, penanggulangan bencana, dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN,” lanjutnya.
Basuki menjelaskan, total kebutuhan anggaran pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung hingga 2028 mencapai Rp 48,8 triliun.
Basuki mengatakan, anggaran tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan dibagi dalam tiga tahap pembangunan (batch).
“Untuk pelaksanaan program tersebut, kebutuhan anggaran pembangunan IKN untuk kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya sampai dengan tahun 2028 yang sudah dimulai tahun 2025, yang sudah juga disetujui oleh Bapak Presiden pada rapat terbatas Februari 2025 adalah Rp 48,8 triliun yang dibagi menjadi 3 batch. Jadi program atau pengalokasian anggaran kami tidak akan keluar dari Rp 48,8 triliun ini dari 2025 sampai 2028,” ungkapnya.
Ia merinci, batch pertama telah rampung dengan nilai Rp 3,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, Multi Utility tunnel (MUT), serta penataan kawasan.
“Untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri, pembangunan batch pertama dengan skema kontrak tahun tunggal sebesar Rp 3,7 triliun telah diselesaikan pada akhir 2025 untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel-nya di KIPP 1B dan 1C,” tuturnya.
Sementara itu, batch kedua dengan nilai sekitar Rp 20 triliun mencakup pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, serta Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, termasuk infrastruktur pendukung kawasan.
“Kemudian juga penataan kawasan dan ruang terbuka hijau dan saat ini telah selesai 100%. Kemudian, pembangunan batch 2 dengan skema kontrak tahun jamak 2025 sampai 2027 sebesar 20 triliun untuk pembangunan gedung perkantoran legislatif (MPR, DPR, DPD) dan yudikatif (MA, MK, KY), serta pembangunan jalan akses menuju kawasan legislatif dan yudikatif beserta MUT-nya,” ujar dia.
Adapun batch ketiga sebesar Rp 17,2 triliun akan difokuskan pada pembangunan hunian bagi pejabat dan staf lembaga negara serta kawasan pendukung lainnya.
“Kemudian pembangunan batch 3 dengan skema kontrak tahun jamak 2026 sampai 2028 sebesar Rp 17,2 triliun untuk pembangunan gedung hunian vertikal maupun landed bagi pimpinan dan anggota staf legislatif, yudikatif,” jelasnya.
Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan IKN dengan target 2028, OIKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun untuk tahun anggaran 2027, serta tambahan Rp 3,2 triliun untuk tahun 2026.
“Untuk memenuhi target pembangunan IKN sampai dengan tahun 2028, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran untuk anggaran sebesar Rp 3,2 triliun untuk tahun 2026 dan tahun anggaran 2027 sebesar Rp 15,5 triliun,” ungkap Basuki.
“Pagu DIPA Otorita IKN tahun 2026 sebesar 5,47 triliun yang 84% di antaranya kami gunakan untuk pembangunan infrastruktur di IKN. Pagu ini berkurang sebesar 751 dari pagu awal mengikuti arahan kebijakan efisiensi belanja pemerintah tahun 2026,” sambungnya.
Ia juga mengungkapkan progres pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif saat ini telah mencapai sekitar 10 persen.
“Progresnya sekarang di lapangan untuk pembangunan kantor maupun kawasan yudikatif dan legislatif telah berjalan, kurang lebih mencapai 10% fisiknya,” tuturnya.
Sementara itu, pagu indikatif OIKN tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 6,7 triliun, namun masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran yang cukup besar untuk mengejar target penyelesaian pembangunan.
“Sedangkan dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp 22,2 triliun, telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp 6,7 triliun, sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 15,5 triliun,” jelas dia.
Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan batch kedua dan ketiga, termasuk pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun di kawasan IKN.
“Sehingga tujuan dari Perpres 79/2025 tahun 2025 untuk menjadikan kawasan IKN menjadi ibu kota negara tahun 2028,” ujar Basuki.
“Biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur terbangun sebesar Rp 96 miliar. Jadi ini untuk gedung-gedung atau jalan yang sudah terbangun, pemeliharaannya ditugaskan kepada otorita dan kami membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp 96 miliar,” sambungnya.
