Jakarta (ANTARA) - Peneliti Great Institute Yossi Martino meminta pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan dan makroekonomi di tengah tekanan berat berat terhadap perekonomian saat ini.
“Pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Kedua, pemerintah juga diminta menjaga kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka.
Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.
“Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.
Ia menyebut keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program.
Kemudian, ketiga, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas.
“Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” katanya.
Yossi menilai, saat ini pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model negara pembangunan (developmental state) yang lebih digerakkan oleh negara.
Adapun gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory).
Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.
“Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujarnya.
Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip ekonomi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.
Ia mengatakan ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat.
“Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelasnya.
Yossi pun menyebut ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, kualitas implementasi yang bersih dari korupsi, akuntabel, transparan, dan patuh pada hukum akan jauh lebih menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan,” kata Yossi.
Baca juga: Menkop siap perkuat koperasi wujudkan Ekonomi Pancasila
Baca juga: Prabowo tegaskan koperasi jadi pilar Ekonomi Pancasila
“Pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Kedua, pemerintah juga diminta menjaga kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka.
Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.
“Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.
Ia menyebut keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program.
Kemudian, ketiga, pemerintah juga perlu menjaga kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas.
“Independensi BI harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat. Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” katanya.
Yossi menilai, saat ini pemerintah sedang mentransformasi tatanan ekonomi dari yang sebelumnya sangat bertumpu pada stabilitas makroekonomi ortodoks dan mekanisme pasar (market-driven), menuju model negara pembangunan (developmental state) yang lebih digerakkan oleh negara.
Adapun gejolak pasar yang terjadi saat ini sejatinya merupakan fenomena yang dapat dibaca melalui kacamata Teori Perubahan Kelembagaan (Institutional Change Theory).
Mengacu pada pemikiran ekonomi-politik struktural, setiap upaya transformasi seperti merombak aturan main tata niaga lewat Danantara atau mengembalikan peran negara dalam distribusi kekayaan lewat Makan Bergizi Gratis (MBG), cenderung akan mendisrupsi ekuilibrium lama dan memicu friksi.
“Yang diuji oleh pasar hari ini bukanlah niat baik dari perubahan sosial tersebut, melainkan apakah masa transisi ini dikelola dengan kepastian. Ketika pasar mulai meragukan arah fiskal atau tata kelola program strategis, biaya ekonominya akan kembali kepada masyarakat melalui rupiah yang lebih lemah, bunga yang lebih tinggi, dan ruang fiskal yang lebih sempit,” ujarnya.
Menjawab dilema tersebut, Yossi menekankan pentingnya mengamalkan prinsip ekonomi Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi modern. Mengutip perspektif Bung Hatta dan Prof. Mubyarto, ia menjelaskan bahwa negara wajib hadir ketika mekanisme pasar gagal menghasilkan keadilan sosial.
Ia mengatakan ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Pasar, lanjutnya, harus ditempatkan sebagai mekanisme alokasi sumber daya, sementara tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat.
“Investasi sumber daya manusia melalui MBG, misalnya, adalah mandat konstitusi. Namun, program ini harus dijaga dari pemborosan. MBG harus berbasis prioritas daerah rawan stunting dan melibatkan rantai pasok lokal agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar belanja konsumtif,” jelasnya.
Yossi pun menyebut ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, kualitas implementasi yang bersih dari korupsi, akuntabel, transparan, dan patuh pada hukum akan jauh lebih menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan,” kata Yossi.
Baca juga: Menkop siap perkuat koperasi wujudkan Ekonomi Pancasila
Baca juga: Prabowo tegaskan koperasi jadi pilar Ekonomi Pancasila
