BANDUNG, KOMPAS—Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus melemah dalam beberapa pekan terakhir.
Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di halaman Kantor DPRD Jawa Barat. Sebelum bergerak ke lokasi, para mahasiswa berkumpul di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) dan berjalan kaki menuju gedung DPRD.
Aksi tersebut mengusung tema "Indonesia di Ambang Krisis, Rakyat Bangkit Rebut Kedaulatan". Menurut para peserta, demonstrasi dilatarbelakangi kondisi ekonomi yang dinilai tidak stabil dalam beberapa waktu terakhir.
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung, antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Komputer Indonesia, dan Universitas Pendidikan Indonesia. Aksi juga diikuti oleh organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Mereka menuntut untuk bertemu dengan anggota DPRD Jawa Barat guna menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun, hingga aksi berlangsung, tidak ada anggota legislatif yang menemui massa.
Para koordinator aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta pemerintah pusat menghentikan program Makan Bergizi Gratis yang dinilai berpotensi menimbulkan penyimpangan dan membebani anggaran negara.
Mereka juga mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat desa tidak membutuhkan dolar Amerika Serikat. Menurut mereka, pernyataan tersebut tidak tepat karena sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti tahu dan tempe, bergantung pada bahan baku kedelai impor yang harganya dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Hentikan program MBG yang telah menyedot anggaran pendidikan," tegas Ainul Mardhyah, Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya.
Ia juga mendesak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi. Langkah tersebut antara lain memperkuat nilai tukar rupiah, menahan kenaikan harga kebutuhan pokok, serta menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM).
Nilai tukar rupiah masih berada dalam tren pelemahan dalam beberapa pekan terakhir. Berdasarkan data Bloomberg hingga Kamis pukul 10.00 WIB, kurs rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp 17.988 per dollar AS.
Sementara itu, harga sejumlah kebutuhan pokok yang bergantung pada bahan baku impor mulai mengalami kenaikan. Di Pasar Kosambi, Kota Bandung, misalnya, harga tepung terigu naik dari sekitar Rp 11.000 per kilogram menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per kilogram.
Adapun harga minyak goreng kini berkisar antara Rp 21.000 hingga Rp 24.000 per liter. Harga tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 15.700 per liter.
Harga BBM jenis Pertamax juga mengalami kenaikan, dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Dengan demikian, harga Pertamax naik Rp 3.950 per liter.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas situasi ekonomi saat ini. Masyarakat kecil sangat terdampak oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok," ujar Ainul.
Sementara itu, Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Dedi Supriyadi mengatakan, pihaknya menerjunkan 2.300 personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Personel disiagakan di Kantor DPRD Jawa Barat serta sekitar 20 titik lainnya di Kota Bandung.
"Kami menjamin massa aksi dapat menyampaikan aspirasinya dengan aman, lancar, dan kondusif," ujar Dedi.
