Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan ada potensi pengurangan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini masih dihitung Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Pengurangan ini berasal dari penataan ulang program prioritas Presiden Prabowo yang satu ini.
“Bukan pemangkasan, tapi (pengurangan) dari hasil penghitungan. Kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program MBG,” kata Prasetyo saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6).
Meski ada peluang, Prasetyo menyebut hal ini masih memerlukan waktu untuk dipastikan.
“Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kami hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” ujarnya.
Dia menyebut penghitungan anggaran ini dilakukan untuk seluruh aspek, termasuk pemberian insentif sebanyak Rp 6 juta per hari bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah saat ini memang sedang menata ulang pelaksanaan program MBG. Dia menargetkan penataan ulang ini bisa selesai dalam waktu satu bulan.
“Tapi semua kan ada dinamikanya, yang kami tekankan hal yang sudah berjalan tetap berjalan dan tidak boleh ada gangguan. Disitu juga ada catatan perbaikan yang harus dilakukan, yang sudah baik juga diawasi agar kualitasnya terjaga,” ucapnya.
Pemerintah sebelumnya telah menurunkan pagu anggaran MBG 2026 dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun pada pertengahan Mei lalu.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan adanya efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan Program MBG. Keterangan tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Prabowo pada Selasa (9/6).
Chatib menyampaikan langkah ini merupakan salah satu upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menyusul situasi perkembangan kondisi ekonomi saat ini, termasuk risiko yang dapat muncul akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut Chatib, depresiasi rupiah perlu diwaspadai karena berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah barang dan jasa di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang lebih sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
“Dan apa yang harus dilakukan, termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk di antaranya kaitan dengan MBG,” kata Chatib.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh Anggota DEN, Firman Hidayat. Ia mengatakan penguatan kepercayaan pasar kepada pemerintah perlu ditopang oleh kepastian pengelolaan fiskal. Firman turut mengatakan berkomitmen menjaga defisit anggaran melalui efisiensi belanja, termasuk pada MBG.
“Pak presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG,” kata Firman.
