Pemerintah membongkar adanya indikasi kebocoran anggaran raksasa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Indikasi kebocoran ini ditemukan oleh Tim Koordinasi MBG yang mendapati praktik penambahan titik dapur yang tidak terkendali sehingga disinyalir menjadi biang kerok utama membengkaknya tagihan negara.
Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan temuan investigasi internal menunjukkan adanya lonjakan drastis dari rencana awal pembangunan fasilitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Zulhas yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi MBG ini melanjutkan, jumlah bertambahnya dapur dari rencana awal ini karena adanya dugaan jual beli titik dapur.
"Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik, ya," ujar Zulhas dalam jumpa pers pasca rakor, Kamis (11/6/2026).
Dia menuturkan, selisih penambahan ribuan dapur dari sasaran perencanaan ini secara langsung menggerogoti ketahanan kas nasional.
"Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Bu Nani tadi barusan, kalau 6.877 titik penambahan, kalau 6 juta hari, maka satu bulan itu pengeluaran membengkak menjadi satu triliun rupiah," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan secara gamblang mengkalkulasi kerugian negara akibat pembengkakan titik dapur tersebut. Ia bahkan mengonfirmasi, yang diperkuat oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, bahwa telah terjadi pemborosan sebesar Rp12 Triliun selama setahun.
“Pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu, Bu? Rp12 Triliun. Maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," tegas Zulhas.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S Deyang, langsung mengumumkan langkah tegas terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alih-alih memperluas layanan secara agresif, Nanik memilih fokus melakukan efisiensi anggaran demi memastikan program unggulan pemerintah tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.
Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas utama yang akan dijalankan Nanik bersama jajaran pimpinan baru BGN. Menurutnya, target peningkatan gizi masyarakat tetap harus tercapai, namun pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih cermat dan terukur.
Usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), Nanik menegaskan bahwa efisiensi menjadi agenda pertama yang akan dibenahi di tubuh BGN.
“Pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
