BANDAR LAMPUNG, KOMPAS—Pelaku usaha logistik dan ekspedisi di Lampung meminta pemerintah memastikan stabilitas pasokan dan harga bahan bakar minyak. Pasalnya, bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam biaya operasional transportasi sehingga jika pasokan tak lancar akan mengganggu sektor usaha itu.
Ketua Dewan Pempinan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Lampung, Senoharto, mengatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax Dex dan Pertamax Green tidak berdampak signifikan terhadap bisnis jasa logistik. Soalnya mayoritas pelaku usaha angkutan barang menggunakan bahan bakar solar, baik biosolar maupun solar Industri.
Kendati begitu, kata Senoharto, para pelaku usaha jasa logistik mengeluhkan kelangkaan solar yang kerap terjadi di berbagai wilayah. Kelangkaan BBM subsidi itu terjadi berulang setiap tahun.
“Banyak anggota kami yang menyampaikan bahwa truk harus mengantre cukup lama di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi. Akibatnya, waktu operasional menjadi berkurang, produktivitas armada turun, dan jadwal pengiriman bisa terganggu,” kata Senoharto kepada Kompas, Kamis (11/6/2026).
Menurut dia, kelangkaan solar menekan produktivitas armada karena sopir harus antre berjam-jam di SPBU. Akibatnya, frekuensi pengiriman yang dapat diselesaikan sopir berkurang.
Kelangkaan solar juga membuat sopir truk kerap terpaksa membeli solar dari luar SPBU dengan harga lebih tinggi agar pengiriman tetap berjalan sesuai jadwal. Hal itu menambah beban biaya operasional. Dalam jangka panjang, itu juga menganggu efisiensi sektor jasa logistik yang menjadi tulang punggung distribusi barang antar daerah.
“Jadi, bagi pelaku logistik, kepastian pasokan BBM sering kali sama pentingnya dengan harga BBM,” kata Senoharto.
Saat ini, kelangkaan solar dilaporkan terjadi hampir merata di Sumatera, mulai dari Lampung hingga Aceh. Di Sumatera Utara, misalnya, sopir truk bahkan harus antre berhari-hari demi bisa mendapatkan solar di SPBU.
Para pelaku usaha, lanjut Senoharto, fokus pada efisiensi dalam menghadapi berbagai dinamika biaya operasional. Berbagai strategi yang diambil pengusaha, antara lain mengoptimalkan rute perjalanan, mengurangi perjalanan kosong, dan meningkatkan utilisasi armada. Perusahaan juga melakukan perawatan kendaraan secara berkala dan memanfaatkan teknologi untuk memonitor operasional armada.
“Kami juga berupaya meningkatkan kolaborasi dengan pelanggan agar perencanaan pengiriman lebih baik dan biaya distribusi dapat ditekan,” katanya.
Sejauh ini, para pelaku jasa logistik belum memberlakukan kenaikan tarif pada konsumen. Pelaku usaha memilih berusaha meningkatkan efisiensi secara internal.
Jadi, bagi pelaku logistik, kepastian pasokan BBM sering kali sama pentingnya dengan harga BBM.
Sehonarto menyebut, pihaknya memahami bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha. Namun, pelaku jasa logistik berharap, pemerintah bisa menjamin stabilitas energi.
“Yang paling kami harapkan adalah kepastian dan stabilitas. Bukan hanya terkait harga BBM, tetapi juga ketersediaan BBM untuk armada logistik di lapangan. Kami berharap distribusi solar untuk kendaraan niaga dapat semakin lancar sehingga tidak terjadi antrean panjang yang mengurangi produktivitas armada dan mengganggu kelancaran distribusi barang,” paparnya.
Pemerintah juga diharapkan terus mendorong efisiensi biaya logistik nasional melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan pelabuhan, dan penyederhanaan regulasi. Pemerintah juga perlu mengembangkan transportasi multimoda, misalnya kereta api logistik.
“Kami barharap wacana kereta api logistik segera direalisasikan, terutama dengan membangun double track rail dan memindahkan rel dari dalam kota Bandar Lampung ke rute baru,” katanya.
Efisiensi jasa logistik tidak hanya akan menguntungkan para pelaku usaha. Efisiensi tersebut juga dapat menekan biaya distribusi barang dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maupun nasional.
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6/2026). Kenaikan tersebut berlaku secara nasional dan langsung terasa oleh konsumen saat melakukan pengisian di SPBU.
Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau sekitar 32 persen.
Sementara itu, harga Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan mencapai Rp 4.100 per liter atau sekitar 31,8 persen. Di sisi lain, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan. (Kompas.id, 11/6/2026)
Kenaikan harga BBM nonsubsidi itu membuat sejumlah warga beraling dari sebelumnya menggunakan BBM subsidi.
“Tadinya, saya rutin menggunakan Pertamax Dex karena kualitasnya memang lebih bagus. Setelah harganya naik, lama-lama tekor juga untuk pengeluaran,” kata Sulistia (38), warga Bandar Lampung.
Dia menyebut, pengeluaran bulanan keluarganya meningkat cukup signifikan karena biaya kebutuhan hidup meningkat. Tak hanya BBM, harga pangan hingga elpiji nonsubsidi juga naik.
Sebagai kelas menengah, Sulistia merasa tidak punya banyak pilihan untuk menekan biaya pengeluaran saat berbagai kebutuhan hidup naik. Kelas menengah juga sering tidak tersentuh bantuan dari pemerintah.
