Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bahkan, kata dia, pemerintah telah menetapkan insentif pajak UMKM secara permanen untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Maman usai menghadiri pembukaan Jakarta Fair Kemayoran 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6).
"Sampai hari ini, saya sudah beberapa kali sampaikan bahwa terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan," kata Maman kepada wartawan.
Maman mengatakan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto justru memberikan kepastian hukum terkait insentif pajak UMKM. Menurut dia, kebijakan yang sebelumnya selalu diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah dibuat permanen.
"Bahkan, yang beberapa selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang satu tahun diperpanjang, satu tahun diperpanjang, di era kepemimpinan Pak Prabowo kemarin kita berlakukan secara permanen," ujarnya.
Ia menjelaskan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen tetap berlaku bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Sementara pelaku usaha dengan omzet hingga Rp 500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak.
"Jadi pajak, insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omzetnya di bawah Rp 4,8 M per tahun, itu 0,5%, itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omzet pendapatannya Rp 500 juta per tahun, itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak," ucapnya.
Menurut Maman, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang selama ini disampaikan para pelaku UMKM kepada pemerintah.
"Ini menjadi aspirasi dari sebagian besar pengusaha mikro dan kecil kepada kami (Kementerian UMKM) agar ada kepastian bagi mereka dan juga dipermanenkan. Dan itu sudah kita tampung aspirasinya dan kita permanenkan," kata dia.
