DI TENGAH ambisi besar negara memberi makan anak-anak Indonesia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tiba-tiba muncul bunyi sumbang dari ruang yang tidak banyak dibicarakan publik: para investor, mitra, dan pengelola dapur marah karena merasa ditinggalkan oleh sistem.
Mereka datang dengan bahasa kerugian, dengan perhitungan yang tidak kecil, dengan bangunan dapur yang telanjur berdiri, dengan pinjaman yang terlanjur berjalan, dan dengan keyakinan bahwa mereka sedang ikut menegakkan proyek sosial negara.
Ketika kemarahan itu meledak ke ruang publik, kita pun dipaksa melihat MBG bukan hanya sebagai program gizi, melainkan juga sebagai persoalan desain kelembagaan.
Di sinilah letak persoalannya. Terlalu mudah bagi kita untuk memilih salah satu posisi yang paling nyaman: membela investor sebagai korban, membela BGN sebagai penjaga niat baik negara, atau malah menolak seluruh program MBG sebagai kekacauan sejak awal.
Padahal, situasi ini jauh lebih rumit. Ia memperlihatkan benturan antara tujuan sosial yang mulia, struktur birokrasi yang belum matang, ekspektasi modal yang terlalu cepat masuk, dan ruang abu-abu yang segera dibaca oleh para pemburu rente.
Dengan kata lain, amarah investor bukan sekadar drama administratif. Ia adalah bunyi retak dari sebuah kebijakan besar yang dipaksa berjalan lebih cepat daripada kesiapan institusinya.
Ketika Program Sosial Menjadi Arena ModalSejak awal, MBG selalu dijual kepada publik sebagai program kemanusiaan.
Narasi utamanya jelas: anak-anak harus makan lebih baik, gizi harus diperkuat, dan negara harus hadir lebih konkret dalam kehidupan rumah tangga yang rentan.
Namun, pada saat yang sama, program sebesar ini tidak mungkin berjalan hanya dengan niat baik.
Ia memerlukan dapur, pasokan bahan baku, tenaga kerja, distribusi, pengawasan, hingga sistem pembayaran yang tertib.
Baca juga: John Herdman dan Seni Meruntuhkan Kutukan Tiga Dekade
Pada titik inilah modal swasta masuk, baik dalam bentuk yayasan, mitra operasional, pengelola dapur, maupun pihak-pihak yang membaca MBG sebagai peluang ekonomi baru.
Masalahnya, negara tampak ingin menempatkan MBG tetap sebagai proyek sosial.
Sementara sebagian pelakunya sudah memperlakukannya sebagai proyek ekonomi.
Di sini lahir ketegangan pertama. Negara merasa sedang menggerakkan pengabdian sosial.
Sementara para mitra merasa sedang mengambil risiko usaha yang nyata: membangun fasilitas, menyediakan alat, merekrut orang, dan bahkan menanggung beban pembiayaan di muka.
