jpnn.com - JAKARTA - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Anandaku Dimas Rumi menyebut pihaknya dihalau kepolisian ketika ingin berunjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6).
Menurutnya, kepolisian mengarahkan demo mahasiswa ke depan Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.
BACA JUGA: 1.000 Personel Brimob Kawal Demo Mahasiswa di Jakarta
"Kami dipaksa pindah ke depan Gedung DPR/MPR," kata Dimas melalui layanan pesan, Jumat (12/6).
Dia mengatakan massa dari UI berangkat dari Depok dengan menumpangi 14 bus yang mengangkut sekitar 700 orang.
BACA JUGA: Ternyata Sebegini Jumlah Petugas Gabungan TNI-Polri yang Kawal Demonstrasi Hari Ini
Namun, kata Dimas, polisi menyekat pergerakan bus di kawasan Semanggi, sehingga kendaraan tak bisa menuju Bundaran HI.
"Polisi sama sekali enggak memberikan alasan. Mereka cuma ketawa saja pada saat kami minta dibukakan jalan," katanya.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa di Jakarta, Polda Metro Jaya dan TNI Kerahkan 4.151 Personel
Dimas menyebut perwakilan mahasiswa UI sempat meminta polisi membuka jalan di kawasan Semanggi agar massa bisa menuju Bundaran HI.
Namun, katanya, polisi bergeming. Jalur menuju Bundaran HI ditutup dan memaksa massa ke Gedung DPR/MPR.
"Polisi sama sekali enggak mau memberikan jalan dan bahkan sempat terjadi dorong-dorongan juga," ujar Dimas.
Dia berharap polisi tidak menghalangi hak konstitusional mahasiswa untuk unjuk rasa di Bundaran HI yang menjadi kesepakatan awal.
"Pemilihan titik aksi di Bundaran HI sudah didasarkan pada kekecewaan kami kepada DPR dan Presiden RI yang pada dasarnya sudah tidak pernah peduli pada rakyat sendiri," ujar Dimas.
Dia mengatakan mahasiswa dari UI akan tetap berusaha menuju Bundaran HI untuk berunjuk rasa membawa lima tuntutan.
"Kami harap juga polisi berkenan untuk membukakan jalannya dan tidak mengganggu hak konstitusional kami dalam menyampaikan pendapat," katanya. (ast/jpnn)
Lima Tuntutan Mahasiswa
- Stop pemborosan APBN
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM
- Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
- Hentikan militerisme di ranah sipil
- Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Aristo Setiawan
