Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membangun harmoni antarpemangku kepentingan di daerah.
Menurutnya, sinergi antara kepala daerah, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kunci terciptanya pemerintahan daerah yang stabil dan efektif.
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD Tingkat Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) di Hotel Millennium Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kondisi pemerintahan daerah yang kondusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional turut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di daerah yang membutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintahan.
“Pak Mendagri sering bilang di mana-mana bahwa kunci pertumbuhan ekonomi nasional disumbang oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh kebersamaan kepala daerah bersama Forkopimda,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa hubungan yang kurang harmonis antarpemangku kepentingan di daerah dapat menghambat akselerasi pembangunan serta sinkronisasi pelaksanaan program pemerintah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Bima menilai Sekretariat DPRD memiliki posisi strategis sebagai unsur pendukung yang mampu menjembatani komunikasi antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda. Dengan demikian, kapasitas dalam membangun hubungan kerja yang harmonis perlu terus diperkuat.
“Dalam hal ini Bapak-Ibu punya peran yang sangat penting, silakan yang lebih junior belajar dari seniornya bagaimana membangun harmoni, membangun sinergi antara eksekutif, legislatif, dan terutama Forkopimda,” ungkapnya.
Di tengah dinamika penyelenggaraan Pemda yang semakin kompleks, Bima juga mengingatkan pentingnya profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD. Menurutnya, pemahaman terhadap peran dan batasan kewenangan menjadi modal penting agar tugas dapat dijalankan secara optimal sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Bima menilai forum peningkatan kapasitas seperti Rakernas ASDEKSI dapat menjadi ruang pembelajaran sekaligus wadah berbagi pengalaman antardaerah dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penguatan kapasitas SDM, ia berharap Sekretariat DPRD dapat semakin optimal dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang harmonis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
