Jakarta, VIVA – Pemerintah China menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya berupa larangan masuk ke wilayah China.
Menhan Gilberto Teodoro Jr dianggap telah membuat pernyataan tidak bertanggung jawab.
"Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan di situs webnya keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya. Ia adalah salah satu orang yang paling terang-terangan di antara segelintir orang yang memusuhi China di Filipina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, dikutip Sabtu, 13 Juni 2026.
Larangan untuk masuk ke wilayah bagi Gilberto Teodoro Jr., istri, dan anaknya, itu juga termasuk ke Hong Kong dan Makau.
Pemerintah China juga tidak mengizinkan organisasi maupun individu di China untuk terlibat dalam transaksi jual-beli, kerja sama, atau aktivitas lain dengan Gilberto, istri, maupun anaknya.
Berdasarkan pengumuman dalam laman Kementerian Luar Negeri China pada Kamis (11/6), alasan Gilberto dikenakan sanksi tersebut karena ia berulang kali membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang China, merusak kepentingan sah China, dan menyabotase hubungan China-Filipina.
"Perilakunya yang sembrono akan menjadi bumerang dan kepentingan Filipina serta seluruh rakyatnya yang akan menanggung akibatnya," tambah Lin Jian.
Lin Jian mengatakan jika orang-orang seperti Gilberto dibiarkan terus-menerus merusak upaya kedua belah pihak untuk menstabilkan hubungan, pada akhirnya mereka akan merugikan kepentingan fundamental Filipina dan rakyatnya.
"Kami melihat bagaimana Gilberto terus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan China. Retorika dan tindakannya yang beracun tidak ada hubungannya dengan 'membela bangsanya'. Hal itu murni sandiwara politik untuk keuntungan politik yang egois," ucap Lin Jian.
Menurut Lin Jian, provokasi yang tidak bertanggung jawab dan sembrono dari segelintir orang seperti dialah yang telah memperburuk perselisihan China-Filipina.
"Hal itu malah memperburuk hubungan bilateral, dan pada akhirnya akan membahayakan kepentingan Filipina dan rakyatnya," tegas Lin Jian.
Departemen Luar Negeri di Manila mengatakan menjatuhkan sanksi adalah hak prerogatif China, tetapi Filipina memandangnya sebagai "tindakan tidak ramah yang semakin memperumit hubungan bilateral."
