Jakarta, tvOnenews.com - Kawasan wisata Puncak Pass hingga Segar Alam kini tengah menjalani penataan besar-besaran.
Pada Sabtu (13/6), tim gabungan dari Satpol PP Kabupaten Cianjur, Satpol PP Jawa Barat, TNI, dan Polri melakukan pembongkaran terhadap 160 kios ilegal yang berdiri di sepanjang jalur nasional tersebut.
Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercantik jalur pariwisata.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, menyebutkan bahwa tindakan tegas ini merupakan estafet dari kebijakan yang telah dicanangkan sebelumnya.
"Pembongkaran hari ini menyasar 160 kios ilegal yang berdiri di sepanjang jalur Puncak. Kegiatan ini merupakan penertiban lanjutan yang sebelumnya dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi," ungkap Djoko.
Meskipun penggunaan alat berat sempat memicu reaksi penolakan dari warga, proses sterilisasi lahan tetap dilanjutkan.
Djoko menjelaskan bahwa mayoritas bangunan yang dibongkar adalah bangunan permanen yang tidak memiliki legalitas perizinan.
Kendati demikian, pemerintah tetap memberikan uang kompensasi senilai Rp10 juta kepada setiap pemilik kios sebagai bentuk kebijakan kemanusiaan.
Hingga saat ini, total sudah ada 200 unit kios yang ditertibkan di sepanjang jalur Puncak, termasuk 40 kios yang sebelumnya telah dibongkar di area Hanjawar hingga Ciloto.
Djoko menekankan bahwa prosedur administrasi telah dilakukan sebelum eksekusi lapangan dilakukan.
"Sebagian besar bangunan berdiri tanpa izin. Sebelum penertiban dilakukan, kami telah melayangkan surat peringatan sehingga banyak pemilik yang melakukan pembongkaran secara mandiri," jelasnya.
Di sisi lain, para pelaku usaha yang terdampak kini diliputi kecemasan terkait masa depan ekonomi mereka.
Meskipun menerima kompensasi, mereka mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi mengenai lokasi baru untuk berjualan.
Yanti (49), seorang pedagang di Segar Alam, menyuarakan harapannya agar ada kepastian bagi para pedagang kecil.
"Kami berharap ada relokasi dan kejelasan terkait kompensasi yang diberikan pemerintah," ujar Yanti. (ant/dpi)
