Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono menyambut positif kabar soal finalisasi draf perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Menurutnya, setiap perkembangan tersebut patut diapresiasi karena berpotensi membawa dampak positif keamanan global dan perekonomian dunia.
"Saya memandang setiap perkembangan yang mengarah pada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran merupakan kabar positif bagi stabilitas kawasan, keamanan global, serta perekonomian dunia," kata Anton kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, Anton menegaskan bahwa dunia internasional masih perlu menunggu kepastian dan implementasi nyata dari kesepakatan tersebut. Ia mengingatkan bahwa berbagai isu strategis masih menjadi bagian dari proses negosiasi yang belum sepenuhnya tuntas.
"Indikasi bahwa kedua negara semakin dekat pada titik temu patut diapresiasi, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa proses perdamaian sering kali menghadapi berbagai dinamika dan tantangan," ujarnya.
Anton mengatakan perundingan perdamaian umumnya tidak selesai hanya dalam satu pertemuan. Karena itu, perkembangan yang ada saat ini belum bisa langsung dianggap sebagai akhir dari seluruh proses diplomasi yang berlangsung.
Dari sudut pandang Indonesia, Anton menilai salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah dampak kesepakatan tersebut terhadap stabilitas ekonomi global, terutama terkait harga minyak mentah dan rantai pasok energi dunia.
Menurutnya, kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat strategis dalam perdagangan energi internasional. Karena itu, setiap perkembangan hubungan antara AS dan Iran akan berpengaruh terhadap dinamika ekonomi global.
"Oleh karena itu, sembari berharap tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi dunia internasional, Indonesia harus tetap mampu menjawab ketidakpastian yang masih berlangsung dengan memperkuat ketahanan domestik, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai risiko geopolitik global," tuturnya.
Sebagai pimpinan Komisi I DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Anton menegaskan dukungannya terhadap langkah diplomasi Indonesia yang mengedepankan dialog dan kerja sama internasional.
Ia mengatakan Indonesia selama ini konsisten menjunjung tinggi hukum internasional dan mendukung penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.
"Dalam setiap penyelesaian konflik, Indonesia akan selalu mendukung opsi-opsi perdamaian melalui dialog dan diplomasi, karena perdamaian yang ideal adalah perdamaian yang menghormati kedaulatan para pihak, menciptakan stabilitas kawasan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dunia," katanya.
Meski optimistis terhadap peluang perdamaian, Anton mengingatkan agar semua pihak tetap mencermati perkembangan ke depan. Ia menilai terdapat sejumlah pengalaman yang menunjukkan bahwa AS kerap mangkir atas resolusi damai.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat sering kali mangkir dari resolusi damai, misalnya seperti langkah Amerika yang memveto resolusi damai Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan konflik di Palestina dan Timur Tengah," ujarnya.
Karena itu, Anton meminta Indonesia tetap bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk apabila rencana perdamaian antara AS dan Iran pada akhirnya tidak terwujud.
"Sehingga, kita harus tetap bersiap atas segala kemungkinan apabila perdamaian ini batal tercapai," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa usulan memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan secara resmi mengakhiri konflik di semua front, termasuk Lebanon. Iran sekaligus meletakkan dasar untuk negosiasi tentang pencabutan sanksi, program nuklir, dan pengaturan keamanan regional.
Dilansir Anadolu Agency, Sabtu (13/6/2026), berbicara dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB, Araghchi mengatakan dokumen tersebut, yang biasa disebut sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad, akan menandai berakhirnya perang secara resmi.
"Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon," katanya.
Araghchi mengatakan usulan memorandum tersebut mencakup komitmen untuk tidak memulai perang, mengancam penggunaan kekerasan, atau mencampuri urusan internal masing-masing negara. Ia mengatakan perjanjian tersebut juga akan mencakup komitmen bersama untuk menghormati kedaulatan.
"Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran," kata Araghchi.
(azh/dhn)
