Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Energi Nasional (DEN) meninjau PLTU Cirebon Expansion berkapasitas 1.000 megawatt (MW) yang dioperasikan PT Cirebon Energi Prasarana (CEP) guna memastikan pasokan listrik tetap terjaga.
Kunjungan ini merupakan respons cepat DEN terhadap berbagai isu terkait ketersediaan ketenagalistrikan di sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) yang saat ini menghadapi tantangan.
Dalam kunjungan yang dilakukan pada Sabtu (13/6/2026) itu, Anggota Pemangku Kepentingan (APK) DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan bahwa peninjauan juga dilakukan guna memastikan keandalan pasokan listrik sistem Jamali.
Selain itu, pihaknya juga meninjau kesiapan pembangkit dalam mendukung agenda transisi energi nasional.
"Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap terjaga serta mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian," kata Kholid melalui keterangan resmi.
Kholid menyampaikan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari fungsi DEN dalam melakukan perumusan kebijakan dan pengawasan implementasi kebijakan energi nasional.
Menurutnya, PLTU masih memegang peran dominan dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi, kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara masih lebih dari 60% menyokong sistem ketenagalistrikan.
Meski demikian, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang untuk menyeimbangkan bauran energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
"Saat ini porsi EBT dalam bauran pembangkit masih sekitar 15,6%. Ke depan, kami mendorong agar komposisi pembangkit tidak lagi didominasi energi fosil. Sesuai arah kebijakan nasional, pada tahun 2060 bauran pembangkit ditargetkan dapat didominasi EBT hingga sekitar 70%," ujar Kholid.
Dia menjelaskan, selain meninjau kinerja operasional pembangkit, DEN juga ingin melihat berbagai upaya yang telah dilakukan PLTU Cirebon Expansion dalam mendukung agenda dekarbonisasi.
"Kami ingin melihat langsung proses dan kinerja pembangkit di PLTU Cirebon Expansion, mengeksplorasi agenda dekarbonisasi yang sedang disiapkan, termasuk aspek efisiensi energi, efisiensi termal, serta langkah-langkah mitigasi emisi yang dilakukan perusahaan," katanya.
Kholid menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan arah transisi energi nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Menurutnya, regulasi tersebut menargetkan peningkatan bauran EBT secara bertahap hingga mencapai 70–72% pada 2060 sebagai bagian dari upaya mewujudkan net zero emission (NZE).
"Dalam konteks tersebut, kami berharap PT Cirebon Energi Prasarana dapat mengambil peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan energi yang semakin berbasis energi hijau. Ini merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," ujar Kholid.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Cirebon Power Hisahiro Takeuchi menyampaikan, PLTU Cirebon Expansion saat ini beroperasi secara stabil dan mampu menjaga keandalan pasokan listrik ke sistem kelistrikan nasional. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar wilayah operasional.
Baca Juga
- Pemadaman Listrik Ganggu Aktivitas Industri, HKI Sebut Investor Butuh Rasa Aman
- Bahlil Tegaskan Kelangkaan Batu Bara Bukan Penyebab Pemadaman Listrik
- ESDM Tegaskan Pemadaman Listrik di Jawa Bukan karena Kelangkaan Batu Bara
