Jakarta: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan usulan penghapusan harga eceran tertinggi (HET) gula yang disampaikan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Menurut Hanif, pemerintah akan mencermati usulan tersebut secara komprehensif bersama seluruh pihak terkait agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
"Itu kan dalam bentuk satu kesatuan tim. Jadi mungkin memang perlu dibahas bersama mereka," ujar Hanif saat ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu, 14 Juni 2026.
Hanif menegaskan pembahasan mengenai tata niaga gula dilakukan melalui mekanisme tim dan forum yang melibatkan berbagai unsur. Langkah tersebut dinilai penting agar keputusan yang diambil tetap terukur dan berimbang.
Meski demikian, ia belum memberikan tanggapan lebih rinci terkait usulan penghapusan HET gula karena proses pembahasan masih berjalan.
Ia menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan sikap agar tidak memunculkan perbedaan persepsi di ruang publik sebelum substansi usulan dibahas secara utuh.
"Kita tidak bisa hanya menyampaikan dari satu sisi, nanti takutnya diskursusnya berbeda," kata Hanif.
Baca juga: Pemerintah Kaji Peluang Gula Jadi Komponen Bantuan Pangan
(Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq. Foto: Media Indonesia/Atalya Puspa)
APTRI usulkan kenaikan HPP gula
Sebelumnya, APTRI mengusulkan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gula menjadi Rp16.875 per kilogram, dari posisi saat ini Rp14.500 per kilogram.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan usulan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada pemerintah. "Kami sudah usul secara tertulis itu Rp16.875 per kilogram,” kata Soemitro usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta.
Menurut Soemitro, usulan kenaikan HPP disusun berdasarkan perhitungan biaya produksi yang terus meningkat, sekaligus mempertimbangkan keseimbangan harga gula dengan komoditas pangan lain.
Ia menilai harga jual gula di tingkat petani idealnya dapat mendekati Rp18.000 per kilogram agar margin keuntungan petani lebih sehat.
Selain usulan kenaikan HPP, APTRI juga meminta pemerintah menghapus HET gula di tingkat konsumen dan menyerahkan mekanisme harga kepada pasar.
Menurut APTRI, pembatasan harga yang terlalu ketat berpotensi membuat pelaku perdagangan menahan penjualan karena khawatir terkena sanksi saat harga pasar bergerak di atas batas HET.
Asosiasi tersebut menilai penghapusan HET dapat memberi ruang bagi pabrik gula untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih baik.
Bentuk cadangan gula nasional
Untuk menjaga stabilitas harga setelah penghapusan HET, APTRI mengusulkan pembentukan cadangan gula nasional yang dikelola negara.
Cadangan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen intervensi ketika harga gula mengalami gejolak di pasar.
APTRI berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan HPP dan HET gula agar petani memperoleh ruang keuntungan yang lebih sehat untuk menutup kenaikan biaya pupuk, tenaga kerja, dan operasional produksi.
Pemerintah Bakal Bahas Usulan APTRI soal Penghapusan HET Gula
