Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai sektor industri merupakan salah satu sektor strategis yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Katanya, Kementerian Perindustrian bahkan menargetkan pertumbuhan industri sebesar 7,55 persen guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Namun demikian, BHS mengatakan, apabila melihat dari sisi anggaran, sektor industri justru mengalami penurunan anggaran dibandingkan periode sebelumnya. Sebagaimana pada tahun 2023, anggaran Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp 4,530 triliun, tetapi sekarang ini, proyeksi anggaran pada tahun 2027 turun menjadi Rp 2,01 triliun.
“Padahal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan,” ujar BHS, Kamis (11/6).
Lebih lanjut kata BHS, Target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada industri pengolahan sebesar 7,55 persen tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Anggaran tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan industri, mempercepat hilirisasi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Dengan kondisi anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan,” Ucap BHS.
Jika dibandingkan dengan Malaysia, sambung BHS, anggaran nasional negara tersebut hanya sekitar Rp 1.974 triliun, namun anggaran untuk sektor industrinya mencapai sekitar Rp 7,56 triliun atau setara RM 1,89 miliar.
Artinya, BHS melanjutkan, meskipun anggaran nasional Malaysia hanya sekitar separuh dari Indonesia, alokasi anggaran industrinya justru mencapai sekitar dua setengah kali lebih besar dibandingkan Indonesia. Begitu juga dengan filipina anggaran sektor Industrinya mencapai Rp 2.8 Triliun, Thailand sebesar Rp 2,6 Triliun, dan Vietnam sebesar Rp 5 Triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara itu, tugas Kementerian Perindustrian masih sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara, khususnya di wilayah yang berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” tegas BHS.
Masih menurut BHS, target utama pembangunan industri tidak hanya memenuhi kebutuhan komoditas dalam negeri, tetapi juga membangun industri berorientasi ekspor yang mampu bersaing di pasar global.
Oleh karena itu, lanjut BHS, pembangunan kawasan industri dan sentra-sentra industri di luar Pulau Jawa harus segera direalisasikan, terutama di wilayah ALKI (Alur Laut Kapulauan Indonesia) I, II, dan III, tetapi yang utama ALKI I dan ALKI II yang memiliki posisi strategis bagi perdagangan internasional. ALKI I berada di kawasan Sumatera, sedangkan ALKI II berada di wilayah Sulawesi.
Karena itu, menurut BHS, Kementerian Perindustrian membutuhkan dukungan anggaran yang cukup agar mampu merealisasikan visi besar Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor industri nasional.
Selain pembangunan kawasan industri, kata BHS, Kementerian Perindustrian juga harus fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri melalui pembangunan sekolah-sekolah vokasi dan program pelatihan tenaga kerja. Saat ini, kualitas SDM industri Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
BHS juga menegaskan bahwa program hilirisasi merupakan agenda yang sangat penting bagi masa depan perekonomian Indonesia, namun program tersebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp10,9 miliar.
Padahal, menurut BHS, hilirisasi merupakan program yang terus digaungkan Presiden Prabowo sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional. Oleh sebab itu, dukungan anggaran yang lebih besar harus segera direalisasikan agar program hilirisasi dapat berjalan secara optimal.
Untuk itu, BHS kembali menegaskan, sudah seharusnya usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp1,59 triliun dapat direalisasikan secara utuh. Dengan melihat potensi Indonesia yang berada di jalur ALKI serta posisinya sebagai pasar industri terbesar di kawasan Asia Tenggara karena jumlah penduduk yang sangat besar, maka sektor industri nasional harus benar-benar dimaksimalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, pascabencana yang menyebabkan kerusakan pada berbagai industri kecil, pemerintah juga perlu memberikan perhatian serius kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tergabung dalam IKMA. Sektor ini harus dikembangkan secara maksimal karena memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan penguatan struktur industri nasional,” tutup BHS.
