Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) berharap pemerintah mampu melobi Amerika Serikat (AS) untuk memberikan tarif bea masuk yang lebih rendah terhadap produk Indonesia dibandingkan negara pesaing.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga daya saing ekspor alas kaki Indonesia di tengah tekanan biaya produksi dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global.
Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, pelaku industri pada dasarnya tidak hanya menginginkan tarif yang rendah, tetapi juga lebih kompetitif dibandingkan negara pesaing agar mampu mengamankan pesanan dari pembeli (buyer).
"Kalau tarifnya sama, persaingan akan terbuka," ujarnya dalam pesan singkat, Minggu (14/6/2026).
Dia menjelaskan, saat tarif resiprokal AS sebelumnya berada di level 19%, Indonesia masih memiliki keunggulan sekitar 1% dibandingkan negara pesaing sehingga permintaan ekspor relatif tetap terjaga.
Sementara itu, saat ini, Indonesia menghadapi investigasi berlapis atas tudingan pelanggaran perdagangan terkait dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas berlebih (excess capacity). Pemerintah Indonesia memperkirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.
Menurut Billie, Indonesia memiliki peluang memperoleh tarif yang lebih kompetitif mengingat kedua negara telah memiliki Agreement on Reciprocal Trade (ART) sejak 19 Februari 2026. Karena itu, pemerintah didorong memanfaatkan posisi tersebut dalam proses negosiasi dengan AS.
"Kami tentu berharap kepada pemerintah yang sudah punya ART dapat melakukan lobi dan upaya untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah dari negara pesaing,” tutur Billie.
Sementara itu, dia menjelaskan bahwa industri alas kaki saat ini menghadapi tekanan dari dalam negeri akibat pelemahan daya beli masyarakat dan kenaikan biaya bahan baku impor seiring menguatnya kurs dolar AS.
Billie mengungkapkan, harga bahan baku impor yang dipasok vendor telah meningkat sekitar 30% hingga 40% sehingga semakin menekan margin industri padat karya tersebut.
"Tekanan industri padat karya alas kaki itu ada dua, yakni faktor geopolitik dan kondisi dalam negeri dengan menurunnya daya beli masyarakat serta kenaikan harga bahan baku akibat penguatan dolar," jelasnya.
Dia menyebut, kondisi industri pada kuartal I/2026 masih cukup berat. Saat ini, Aprisindo masih mengevaluasi perkembangan kinerja ekspor dalam beberapa bulan ke depan sambil berupaya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk membantu menjaga keberlangsungan industri, Aprisindo meminta pemerintah memberikan sejumlah insentif fiskal. Bentuk dukungan yang dinilai paling mendesak antara lain pemberian diskon tarif listrik dan gas bagi industri, percepatan pencairan restitusi PPN jasa subkontrak, serta menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif.
“Karena pelaku industri menyerap tenaga kerja dan kontribusi pajak ke negara,” tambah Billie.
Untuk diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya mengajukan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya. Akibatnya, Indonesia dan lima negara itu mendapatkan tarif sebesar 10%. Akan tetapi, tarif ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan 54 negara lain (di antaranya China hingga India) yang mendapatkan tarif 12,5%.
Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai ekses berlebih. Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) disebut tengah mengajukan sekitar 18 komoditas dan produk manufaktur Indonesia untuk dikecualikan dari regulasi tarif impor AS itu.
