JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono mendorong adanya pelibatan kantin sekolah serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pemerintah daerah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebab, model Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terlihat menimbulkan sejumlah persoalan dalam 1,5 tahun pelaksanaan MBG.
"Kalau UMKM di daerah atau Kantin Sekolah sanggup dan mampu mengelola MBG, kenapa MBG harus dikelola dengan model SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN," ujar Agus kepada Kompas.com, dikutip Senin (15/6/2026).
Baca juga: Kejagung Perintahkan Jaksa di Daerah Ekspos SPPG Bermasalah terkait Kasus Korupsi MBG
Ia menilai, pemerintah daerah dan pihak sekolah kurang dilibatkan dalam sistem yang digunakan BGN dalam program MBG.
Seharusnya, pemerintah daerah dan sekolah seharusnya menjadi yang paling dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program pemenuhan gizi itu.
"Sistem sentralisasi dalam pengelolaan MBG selama ini telah menjadikan program ini dipandang sebagai tamu oleh kepala daerah," ujar Agus.
Pendekatan yang cenderung sentralistik dari BGN, nilai Agus, membuat pemerintah daerah kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap program MBG.
Baca juga: Kejagung Telusuri Besaran Uang yang Disetor ke Sony Sonjaya dalam Kasus MBG
Menurutnya, BGN perlu mengembangkan model pelaksanaan MBG yang menyesuaikan daerah masing-masing.
"Saya pikir Model SPPG yang simetris sama antar wilayah selama ini perlu diubah paradigmanya dengan memperkenalkan asimetris model SPPG," ujar Agus.
Moratorium SPPGDalam kesempatan terpisah, Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang Nanik pernah menyampaikan bahwa pihaknya akan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG.
Kebijakan tersebut diambil untuk menata penyebaran SPPG atau dapur MBG yang belum merata di sejumlah daerah.
Baca juga: Pakar: Nyanyian Sony Sonjaya Bakal Jadi Game Changer di Kasus Dugaan Korupsi MBG
Selain itu, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.
BGN juga akan fokus memperbaiki fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026).
Baca juga: Kala Program MBG Prabowo Bikin Pengusaha AS Menangis Haru di DC...
Langkah terakhir, BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Skema alternatif tersebut akan disusun agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," ujar Nanik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
