Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada 2027 di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp16,959 triliun.
Sugiyanto Sekretaris MA mengatakan, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional peradilan serta mendukung berbagai program prioritas. Berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, pagu indikatif yang diterima saat ini masih belum mencukupi kebutuhan riil lembaganya.
“Meskipun telah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp16,959 triliun, kebutuhan riil MA masih jauh lebih besar. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan anggaran tahun 2027, MA masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun,” kata Sugiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026) yang dikutip Antara.
Ia menjelaskan, pagu indikatif MA tahun 2027 sebesar Rp16,959 triliun terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp16,78 triliun dan program penegakan serta pelayanan hukum sebesar Rp176,42 miliar.
Menurut Sugiyanto, sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar operasional penyelenggaraan peradilan, terutama untuk belanja pegawai dan operasional satuan kerja.
Karena itu, ruang fiskal yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana, transformasi digital, peningkatan layanan publik, pembangunan rumah dinas hakim, hingga pemenuhan infrastruktur peradilan dinilai masih sangat terbatas.
“Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal yang tersedia untuk pengembangan sarana dan prasarana, transformasi digital, peningkatan layanan publik, pembangunan rumah dinas hakim, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur peradilan masih sangat terbatas,” ujarnya.
MA kemudian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp10,303 triliun yang akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Rinciannya meliputi belanja pegawai sebesar Rp3,872 triliun, belanja operasional Rp821,595 miliar, belanja nonoperasional Rp328,474 miliar, serta belanja modal Rp5,280 triliun.
“Tambahan anggaran tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan operasional peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta mendukung pelaksanaan program prioritas MA pada 2027,” katanya.
Pada 2027, MA juga menyiapkan sejumlah program prioritas sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Di lingkungan peradilan umum, program prioritas mencakup layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara, hingga peningkatan kapasitas aparatur dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Sementara itu, di lingkungan peradilan agama, program prioritas meliputi layanan pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, sidang terpadu, pembebasan biaya perkara, serta pelaksanaan sidang isbat nikah di luar negeri.
Adapun Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA akan memprioritaskan peningkatan kapasitas hakim serta penyusunan pedoman kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim.
Untuk lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara, fokus program diarahkan pada pemberian bantuan hukum dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.
Sedangkan Badan Urusan Administrasi akan mendukung penyusunan berbagai pedoman peradilan, pengembangan sistem penanganan perkara, penguatan kelembagaan MA, serta penyusunan analisis beban kerja hakim dan tenaga teknis peradilan.
Di akhir rapat, Komisi III DPR RI menyatakan akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan MA. Jika seluruh usulan tersebut disetujui, pagu anggaran Mahkamah Agung pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi Rp27,263 triliun. (ant/bil/iss)
