Seorang wali murid asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mempertanyakan urgensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dijalankan Pemerintah.
Kritik tersebut disampaikan dalam sidang gugatan terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/6/2026).
Rika Iffati Farihah, yang hadir sebagai saksi mewakili kalangan orang tua murid, menilai program tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan gizi yang menjadi alasan utama pelaksanaannya. Dia menyoroti penggunaan makanan ultra-proses atau ultra-processed food (UPF) dalam menu yang diterima siswa.
Menurut Rika, banyak orang tua mempertanyakan alasan pemberian MBG kepada seluruh siswa, termasuk di wilayah yang secara ekonomi relatif mampu dan tidak menghadapi persoalan kekurangan gizi.
“Saya sebagai orang tua jadi bertanya-tanya sebenarnya urgensi MBG itu apa untuk anak sekolah, karena kalau dari alasan pemerintah kan untuk mengatasi stunting. Padahal setahu saya itu adalah di 1000 hari pertama ya. Jadi kalau untuk anak-anak, kami tidak tahu apa urgensinya. Bahkan sekolah kami di daerah kami termasuk daerah yang secara ekonomi lumayan oke gitu,” kata Rika dalam persidangan.
Rika bilang, daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) lah yang membutuhkan makanan yang bergizi. Sedangkan anak-anak yang sudah cukup secara gizi, memiliki selera, kondisi dan alergi yang berbeda-beda. Sehingga, makanan yang diberikan sudah diperhatikan oleh kalangan orang tua.
Menurutnya, hal tersebut belum menjadi pertimbangan pemberian MBG.
“Jadi saya saya sendiri dengan dua anak tahu bahwa anak-anak ini punya kebutuhan selera dan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin alergi telur, alergi nanas gitu ya, alergi buah-buahan yang lain dan alergi ini biasanya bisa juga sangat fatal kan bisa sampai menyebabkan kematian ya,” ungkapnya.
Rika melanjutkan, ada anak-anak yang enggan memakan makanan dari program MBG. Tidak hanya karena persoalan selera, tapi juga berkaca kasus-kasus keracunan yang ramai diberitakan dan terjadi di berbagai sekolah di Indonesia.
“Jadi kalau ada bau aneh sedikit aja biasanya mereka tidak mau makan dan itu menyebabkan banyak sekali sampah gara-gara program ini,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Rika menganggap program MBG merepotkan. Karena di saat liburan MBG tetap diberikan, padahal orang tua dan anak mungkin sedang berlibur di luar kota.
“Apalagi kemarin di awal-awal, karena anak saya termasuk penerima anak-anak penerima awal sekolah kami itu. Mereka itu liburan juga dapat dapat MBG. Jadi itu agak aneh karena anaknya tidak sekolah,” ungkapnya.
Ketimbang menjalankan program yang tidak tepat sasaran. Rika meminta pemerintah mengalihkan dananya untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan, hingga meningkatkan kesejahteraan guru. Sehingga tidak ada lagi guru yang kerja double untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Menambah dari gaji atau tunjangan guru. Terus juga menambah kelas, walaupun di DIY ini sebenarnya jumlah sekolah sudah cukup lumayan. Tapi itu saja sebenarnya masih kurang, karena masih banyak banget tetangga-tetangga saya gitu ya, yang sebenarnya ingin masuk sekolah negeri dengan biaya yang lebih rendah, segalam macam, tapi mereka tidak bisa karena ada keterbatasan kuota,” pungkasnya. (lea/saf/rid)
