Cilegon (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) telah menetapkan 10 desa di Provinsi Banten sebagai program Desa Migran Emas guna menekan angka penempatan nonprosedural dan mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI Muh Fachri usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komprehensif antara Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Banten, Ikatan Alumni Mahasiswa Untirta, PT Krakatau Steel dan SMK YPWKS Cilegon, di Kota Cilegon, Banten, Senin.
"Pembentukan program ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pelindungan pekerja migran dari yang berbasis penanganan kasus di negara tujuan, menjadi pencegahan dari daerah asal," kata Fachri.
Terkait sebaran lokasi program tersebut, Fachri menegaskan bahwa jangkauannya akan terus diperluas untuk mempersempit ruang gerak sindikat penempatan ilegal.
"Saat ini, di Banten itu sudah ada kurang lebih 10 desa yang sudah ditetapkan, tapi akan terus dikembangkan. Semakin banyak Desa Migran Emas yang terbentuk, maka akan semakin memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia," katanya.
Melalui desa-desa percontohan tersebut, masyarakat akan mendapatkan edukasi komprehensif terkait prosedur migrasi yang aman.
Para calon pekerja akan dibekali informasi mendetail mengenai daftar perusahaan penempatan yang resmi terdaftar, lembaga-lembaga pelatihan yang kredibel, serta tata cara mengakses berbagai program pemerintah.
Fachri menambahkan, program pelindungan berbasis desa ini akan terus dikembangkan ke berbagai wilayah dengan menggandeng sinergi dari pihak akademisi, khususnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) beserta ikatan alumni nya.
Selain memperkuat aspek pelindungan, inisiatif itu juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang turut didukung oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. BUMN tersebut membuka akses Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) manufaktur nya untuk melatih warga desa dan lulusan SMK agar memiliki kompetensi tinggi di pasar global.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian P2MI Muh Fachri usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komprehensif antara Kementerian P2MI, Pemerintah Provinsi Banten, Ikatan Alumni Mahasiswa Untirta, PT Krakatau Steel dan SMK YPWKS Cilegon, di Kota Cilegon, Banten, Senin.
"Pembentukan program ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pelindungan pekerja migran dari yang berbasis penanganan kasus di negara tujuan, menjadi pencegahan dari daerah asal," kata Fachri.
Terkait sebaran lokasi program tersebut, Fachri menegaskan bahwa jangkauannya akan terus diperluas untuk mempersempit ruang gerak sindikat penempatan ilegal.
"Saat ini, di Banten itu sudah ada kurang lebih 10 desa yang sudah ditetapkan, tapi akan terus dikembangkan. Semakin banyak Desa Migran Emas yang terbentuk, maka akan semakin memperkuat ekosistem pelindungan pekerja migran Indonesia," katanya.
Melalui desa-desa percontohan tersebut, masyarakat akan mendapatkan edukasi komprehensif terkait prosedur migrasi yang aman.
Para calon pekerja akan dibekali informasi mendetail mengenai daftar perusahaan penempatan yang resmi terdaftar, lembaga-lembaga pelatihan yang kredibel, serta tata cara mengakses berbagai program pemerintah.
Fachri menambahkan, program pelindungan berbasis desa ini akan terus dikembangkan ke berbagai wilayah dengan menggandeng sinergi dari pihak akademisi, khususnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) beserta ikatan alumni nya.
Selain memperkuat aspek pelindungan, inisiatif itu juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang turut didukung oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. BUMN tersebut membuka akses Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) manufaktur nya untuk melatih warga desa dan lulusan SMK agar memiliki kompetensi tinggi di pasar global.
