tvOnenews.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal pertama 2026 menjadi salah satu isu ekonomi yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir.
Angka defisit yang mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah untuk periode triwulan pertama. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai kesehatan fiskal Indonesia dan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara.
Namun, pemerintah memiliki pandangan berbeda. Alih-alih melihat pelebaran defisit sebagai tanda melemahnya kondisi fiskal, pemerintah justru menganggapnya sebagai konsekuensi dari perubahan strategi pengelolaan belanja negara.
Fokusnya bukan lagi menumpuk pengeluaran di akhir tahun, melainkan mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun agar dampak ekonominya dapat dirasakan lebih lama oleh masyarakat dan dunia usaha.
Pendekatan serupa sebenarnya telah diterapkan oleh sejumlah negara maju. Amerika Serikat, misalnya, kerap mempercepat pengeluaran fiskal ketika ingin mendorong pemulihan ekonomi.
Setelah pandemi Covid-19, pemerintah AS menggelontorkan stimulus besar-besaran melalui American Rescue Plan pada awal periode fiskal sehingga aktivitas ekonomi dapat segera bergerak.
Jepang juga dikenal menggunakan belanja pemerintah secara agresif di awal tahun anggaran untuk menjaga momentum pertumbuhan dan mendukung investasi sektor produktif. Strategi ini didasarkan pada teori multiplier effect, yakni setiap rupiah atau dolar yang dibelanjakan pemerintah dapat memicu aktivitas ekonomi berlipat ganda di sektor lainnya.
Defisit Besar Disebut Sudah Dirancang Sejak Awal
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pelebaran defisit APBN kuartal I 2026 bukanlah sebuah kecelakaan kebijakan. Dalam siniar Youtube Bukan Kaleng-Kaleng, ia menyebut kondisi tersebut memang telah dirancang sejak awal.
“Defisit kita memang melebar di kuartal satu. Itu disengaja dan by design,” kata Dony.
Ia menilai perlu ada pelurusan informasi kepada publik maupun kalangan ekonom agar tidak muncul kesalahpahaman mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah.
Menurut Dony, selama bertahun-tahun Indonesia memiliki pola belanja yang cenderung menumpuk pada November dan Desember. Akibatnya, manfaat ekonomi dari pengeluaran negara hanya terasa dalam waktu singkat.
