JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya akan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026) terkait pengajuan status justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Informasi mengenai jadwal pemeriksaan itu disampaikan kuasa hukum Sony, Krisna Murti.
"Kamis ada jadwal pemeriksaan," kata Krisna kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).
Namun, Krisna mengaku belum mengetahui secara pasti lokasi pemeriksaan tersebut.
Menurut dia, penyidik belum menjelaskan apakah pemeriksaan akan dilakukan di ruang penyidik atau di rumah tahanan tempat Sony ditahan.
Baca juga: Justice Collaborator Sony Sonjaya, Akankah Jadi Game Changer yang Ubah Arah Kasus Korupsi MBG?
"Apakah di ruang penyidik ataukah di rutan," ujar Krisna.
Saat ditanya mengenai kemungkinan agenda pemeriksaan juga untuk mendalami sejumlah nama besar yang disebut Sony, Krisna mengaku belum mendapatkan penjelasan perinci.
"Sepertinya iya. Tapi tidak dijelaskan," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung memastikan akan memeriksa Sony pada pekan ini untuk menindaklanjuti permohonan justice collaborator yang diajukannya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyidik masih mempelajari dokumen permohonan JC tersebut sebelum menentukan apakah permohonan itu dapat diterima.
"Tunggu saja nanti tanggalnya," kata Anang di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Baca juga: Kejagung Masih Kaji Apakah Sony Sonjaya Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG
Anang menjelaskan, mekanisme pengajuan justice collaborator diawali dengan permohonan kepada penyidik.
Selanjutnya, penyidik akan melakukan kajian untuk menilai apakah pemohon memenuhi syarat memperoleh status tersebut.
"Itu kan permohonan JC, mekanismenya diajukan dulu ke penyidik. Nanti penyidik kaji apakah ini memang dia layak untuk memperoleh itu," ujar Anang.
Dalam perkara ini, Sony telah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Ketiganya diduga terlibat dalam pengaturan penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program MBG.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
