Pantau - Pengamat politik Boni Hargens menilai Polri menunjukkan pendekatan yang semakin humanis dalam menangani gelombang aksi demonstrasi berskala besar pada Juni 2026 sehingga mampu menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah meningkatnya protes publik.
Pendekatan Humanis Dinilai Sejalan dengan Nilai DemokrasiBoni menyatakan pendekatan yang diterapkan kepolisian mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil dalam negara demokrasi.
Ia mengungkapkan, “Pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti.”
Menurutnya, ruang bagi kritik publik tetap harus dibuka karena dapat memperkaya informasi bagi para pembuat kebijakan.
Pemerintah Diminta Responsif terhadap Kritik MasyarakatBoni menilai gelombang demonstrasi yang terjadi merupakan bentuk resistensi masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dianggap kontroversial serta berdampak pada kondisi ekonomi.
Meski demikian, ia menegaskan demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara yang harus dihormati, sekaligus mengingatkan perlunya memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja menghadapi tantangan geopolitik global.
Ia mengatakan, “Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus 'fair' mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik global yang sedang berkonflik dan tidak stabil.”
Pada akhir pernyataannya, Boni menekankan pentingnya pemerintah tetap responsif terhadap aspirasi publik dengan menyebut, “Meski demikian, pemerintah harus semakin responsif terhadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik."
