KPK mengisyaratkan pihaknya tidak akan melanjutkan penyelidikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai Kejagung menetapkan Dadan cs sebagai tersangka.
IDXChannel - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengisyaratkan pihaknya tidak akan melanjutkan penyelidikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu menyusul Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah lebih dulu melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi program tersebut.
"Menurut saya, kalau dari Kejaksaan Agung sudah memiliki, bahkan sudah melakukan pemeriksaan, bahkan sudah menetapkan tersangka, dan saya yakin juga mungkin dari BPKP juga mungkin sebagian sudah menyerahkan laporan hasil audit pemeriksaannya, ya mungkin itu saja yang bisa dipakai," ujar Setyo kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).
Setyo menjelaskan KPK juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses yang sebelumnya berjalan. Karena itu, KPK saat ini memilih menunggu perkembangan penanganan perkara yang dilakukan Kejagung dan akan berkoordinasi apabila dibutuhkan.
"Kecuali dari mereka penyelidiknya membutuhkan, ya pasti ada komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada komunikasi, gitu," imbuh Setyo.
Di sisi lain, Setyo menegaskan perhatian KPK terhadap program MBG tidak hanya berkaitan dengan aspek penindakan, tetapi juga perbaikan tata kelola. Menurutnya, transparansi harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran besar tersebut.
KPK, kata dia, juga telah menyampaikan sejumlah kajian kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Meski kajian itu diserahkan saat Dadan Hindayana masih menjabat Kepala BGN, Setyo meyakini hasil kajian tersebut tetap dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan BGN saat ini.
"Tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan," tutur Setyo.
Ia menambahkan, perbaikan sistem menjadi hal utama yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
"Tetapi sebenarnya secara tektokan itu mereka sudah komunikasi, sudah disampaikan, artinya bahwa yang paling utama adalah sistem yang harus diubah. Bahkan segala sesuatunya ya harus transparan, gitu, semua pihak harus dilibatkan," tandasnya.
(Febrina Ratna Iskana)
