Pantau - Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin meminta Polri mengadakan kembali dana patroli dan dana Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) guna mendukung pelaksanaan tugas anggota di lapangan saat rapat pembahasan anggaran bersama Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut Safaruddin, keberadaan dana operasional tersebut dapat membantu anggota menjalankan tugas secara optimal sekaligus mencegah praktik yang merugikan citra institusi, seperti meminta uang kepada masyarakat saat bertugas.
Ia mengatakan saat masih aktif berdinas di kepolisian, dana patroli dan dana Bhabinkamtibmas tersedia untuk menunjang kebutuhan operasional anggota di lapangan.
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran tersebut saat ini sudah tidak tersedia.
Ia mengungkapkan, "Itu harus dicairkan dulu, baru (anggota Polri) berangkat melaksanakan tugas, supaya di jalan nggak cari-cari lagi, nggak nyetop-nyetop lagi, nggak ngumpet-ngumpet di belakang lampu merah."
Menurutnya, dana operasional seharusnya diberikan sebelum anggota menjalankan tugas sehingga kebutuhan selama bertugas dapat terpenuhi.
Dana Patroli Dinilai Penting untuk Pelayanan MasyarakatSafaruddin menyebut Komisi III DPR pada periode-periode sebelumnya juga pernah memperjuangkan keberadaan dana patroli bagi anggota Polri.
Ia menilai besaran dana tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat risiko tugas yang dihadapi anggota di lapangan.
Safaruddin mencontohkan pengalamannya saat menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur.
Ia mengatakan, "Dulu di Kaltim saya bilang, kalau masyarakat tidak punya uang, kehabisan bensin di tengah jalan, terus ada polisi yang lewat, setop polisi itu, minta duit sama polisi, karena polisi itu ada duit (dana patroli)."
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa anggota patroli pada saat itu memiliki dana operasional yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam kondisi tertentu.
Safaruddin menegaskan dana patroli perlu tetap tersedia mengingat anggaran Polri terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ia mengungkapkan, "Waktu dulu saja ada, sekarang harus ada. Cuman dikontrol, diawasi polres, karena yang mencairkan dana itu kan di polres, baru dibagi ke polsek."
Menurutnya, penggunaan dana patroli harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Mekanisme yang diusulkan meliputi pencairan dana melalui polres, pendistribusian ke polsek, serta pengawasan secara berjenjang oleh jajaran kepolisian.
Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Jadi SorotanSelain dana patroli dan Bhabinkamtibmas, Safaruddin juga menyoroti pentingnya ketersediaan dana penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri.
Ia meminta anggaran untuk kegiatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pembahasan anggaran.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Safaruddin mengingatkan bahwa ketentuan dalam KUHP baru memberikan konsekuensi hukum apabila laporan masyarakat tidak diproses sebagaimana mestinya.
Ia mengatakan, "Ini juga amanat dari KUHP yang baru. Ketika orang lapor di Polri tidak ditangani bisa dipraperadilankan, karena 'lho bagaimana saya mau proses Pak? dana penyidikannya sudah tidak ada'."
Ia menilai ketersediaan anggaran operasional, dana patroli, dana Bhabinkamtibmas, serta dana penyelidikan dan penyidikan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
