Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah tidak mengurangi alokasi bantuan sosial (bansos) dan kuota siswa Sekolah Rakyat (SR) tahun ini.
Efisiensi anggaran dilakukan pemerintah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendorong pembangunan nasional berkelanjutan merespons kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini.
"Ya, jadi yang berkaitan dengan operasional tentu ada efisiensi, tetapi yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penerima manfaat tidak ada pengurangan sama sekali. Bahkan kalau belajar dari tahun lalu, justru ada tambahan dari Bapak Presiden," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Adapun untuk kuota bansos yang meliputi klaster Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara untuk pos anggaran operasional yang efisiensinya digeser atau ditunda tahun ini dijabarkan oleh Saifullah antara lain berupa pos penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat kerja serta kedinasan hingga program pelatihan bagi para pendamping sosial di daerah dan penyesuaian siswa sekaligus perangkat di Sekolah Rakyat.
Menurut dia, langkah pemilahan anggaran secara ketat ini dilakukan karena realisasi serapan kepesertaan siswa Sekolah Rakyat pada tahun berjalan justru melampaui dari target alokasi pagu yang ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat terdampak jika tambahan anggaran tak disetujui
Kemensos mencatat, sasaran Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tahun ini awalnya dialokasikan bagi 32 ribu lebih siswa baru, namun hingga pertengahan tahun ini jangkauan riil di lapangan telah menembus lebih dari 48 ribu siswa.
Tingginya animo tersebut membuat kuota untuk tingkat SMP dan SMA mengalami kelebihan muatan sementara ruang penampungan untuk sisa alokasi pada jenjang tingkat Sekolah Dasar (SD) kini terus dioptimalkan.
Adapun total serapan anggaran untuk menyokong operasional bagi para siswa aktif Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2026 ini tercatat telah menyerap dana APBN senilai Rp4,3 triliun.
"Untuk tahun ini, Rp4,3 triliun. Ada 32 ribu siswa, tidak berubah. Tapi untuk 2027, ya ini sedang kita hitung karena untuk 100.000 siswa targetnya. Jadi masih belum ada penambahan dalam pagu indikatif," kata dia menjelaskan.
Untuk menyongsong tahun anggaran 2027, ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menghitung rancangan pagu indikatif baru seiring proyeksi lonjakan kuota tampung yang ditargetkan mampu memfasilitasi hingga 100.000 lebih siswa dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Oleh karena itu, Kemensos kini sedang mengajukan usulan tambahan ke DPR RI agar pagu indikatif tahun depan bisa dinaikkan hingga dua kali lipat menjadi kisaran Rp8 triliun demi menjamin keberlanjutan program pemutus rantai kemiskinan tersebut.
Baca juga: Mensos: Ada 470.000 KPM baru bansos hasil pemutakhiran DTSEN
"Kita sedang mengajukan ke DPR agar kita bisa mendapatkan pagu indikatif sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat yang menampung 100.000 lebih siswa pada tahun 2027. Ya, kita harapkan sih dua kali lipatya, dari Rp4 koma sekian triliun menjadi Rp8 triliun sekian lah. Saya tidak ingat betul angkanya," kata dia.
Efisiensi anggaran dilakukan pemerintah guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendorong pembangunan nasional berkelanjutan merespons kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini.
"Ya, jadi yang berkaitan dengan operasional tentu ada efisiensi, tetapi yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk para penerima manfaat tidak ada pengurangan sama sekali. Bahkan kalau belajar dari tahun lalu, justru ada tambahan dari Bapak Presiden," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Adapun untuk kuota bansos yang meliputi klaster Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Sementara untuk pos anggaran operasional yang efisiensinya digeser atau ditunda tahun ini dijabarkan oleh Saifullah antara lain berupa pos penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat kerja serta kedinasan hingga program pelatihan bagi para pendamping sosial di daerah dan penyesuaian siswa sekaligus perangkat di Sekolah Rakyat.
Menurut dia, langkah pemilahan anggaran secara ketat ini dilakukan karena realisasi serapan kepesertaan siswa Sekolah Rakyat pada tahun berjalan justru melampaui dari target alokasi pagu yang ditetapkan sebelumnya.
Baca juga: Mensos: Sekolah Rakyat terdampak jika tambahan anggaran tak disetujui
Kemensos mencatat, sasaran Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA tahun ini awalnya dialokasikan bagi 32 ribu lebih siswa baru, namun hingga pertengahan tahun ini jangkauan riil di lapangan telah menembus lebih dari 48 ribu siswa.
Tingginya animo tersebut membuat kuota untuk tingkat SMP dan SMA mengalami kelebihan muatan sementara ruang penampungan untuk sisa alokasi pada jenjang tingkat Sekolah Dasar (SD) kini terus dioptimalkan.
Adapun total serapan anggaran untuk menyokong operasional bagi para siswa aktif Sekolah Rakyat pada tahun anggaran 2026 ini tercatat telah menyerap dana APBN senilai Rp4,3 triliun.
"Untuk tahun ini, Rp4,3 triliun. Ada 32 ribu siswa, tidak berubah. Tapi untuk 2027, ya ini sedang kita hitung karena untuk 100.000 siswa targetnya. Jadi masih belum ada penambahan dalam pagu indikatif," kata dia menjelaskan.
Untuk menyongsong tahun anggaran 2027, ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menghitung rancangan pagu indikatif baru seiring proyeksi lonjakan kuota tampung yang ditargetkan mampu memfasilitasi hingga 100.000 lebih siswa dari keluarga dengan tingkat perekonomian terendah Desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Oleh karena itu, Kemensos kini sedang mengajukan usulan tambahan ke DPR RI agar pagu indikatif tahun depan bisa dinaikkan hingga dua kali lipat menjadi kisaran Rp8 triliun demi menjamin keberlanjutan program pemutus rantai kemiskinan tersebut.
Baca juga: Mensos: Ada 470.000 KPM baru bansos hasil pemutakhiran DTSEN
"Kita sedang mengajukan ke DPR agar kita bisa mendapatkan pagu indikatif sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat yang menampung 100.000 lebih siswa pada tahun 2027. Ya, kita harapkan sih dua kali lipatya, dari Rp4 koma sekian triliun menjadi Rp8 triliun sekian lah. Saya tidak ingat betul angkanya," kata dia.
