SEMARANG, KOMPAS — Mahasiswa Universitas Gadjah Mada menyebut aksi yang mereka lakukan pada sebuah diskusi yang menghadirkan tiga pejabat di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam, sebagai ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah. Mereka menyebut, kekecewaan itu karena pemerintah berulang kali menindas rakyat.
Diskusi yang diselenggarakan di GIK pada Senin malam mengangkat tema "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia". Dalam diskusi itu, hadir Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Diskusi bubar setelah terjadi protes dari sejumlah mahasiswa. Saat situasi memanas, para pejabat yang menjadi pembicara dalam diskusi itu lantas dievakuasi dari tempat diskusi dengan pengawalan.
Para mahasiswa sempat mengajak Nusron dan Sudaryono untuk berdiskusi di jalanan. Namun, kegiatan itu tak berlangsung lama. Keduanya langsung pergi meninggalkan para mahasiswa.
Ketua Serikat Mahasiswa UGM Mesa menyebut, acara pada Senin lalu lebih seperti ajang pamer pencapaian pemerintah yang dikemas dalam bentuk diskusi. Komposisi pembicara dalam kegiatan itu juga dinilai Mesa timpang. Ia meragukan, diskusi itu membawa hasil nyata.
"Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu, yaitu rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang lebih dulu menindas rakyatnya dengan kekerasan,” katanya.
Pejabat pemerintah juga dinilai vulgar melakukan korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan. ”Tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami?" ucapnya.
Mesa menilai, kekerasan yang dilakukan pemerintah terharap rakyatnya terus berulang hingga membuat para mahasiswa UGM kecewa. Rentetan kekerasan berupa pemaksaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ydengan mengorbankan anggaran pendidikan, mega-proyek food estate yang disebut menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua, hingga pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang TNI dan RUU POLRI yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis.
Aksi mahasiswa UGM pada Senin dikritik oleh sejumlah pihak. Menanggapi kritikan itu, Mesa menyebut, mahasiswa UGM tidak anti terhadap dialog maupun diskusi.
"Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat? Rezim ini telah membuktikan sejak hari pertama mereka berkuasa bahwa mereka hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingan mereka semata," ujar Mesa.
Mesa menilai, dalam konteks demokrasi, diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa, melainkan di ruang yang berdasar pada asas kesamaan, kepentingan, serta keberpihakan terhadap rakyat. Menurutnya, pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat. Untuk itu, para mahasiswa bermaksud membawa para pejabat tersebut turun ke jalan, sebuah ruang yang tak dikondisikan oleh penguasa. Dalam kegiatan itu, para mahasiswa disebut Mesa mepertanyakan keberpihakan para pejabat tersebut kepada rakyat.
"Jawaban yang mereka berikan, lagi-lagi, menunjukkan ketidakberpihakan mereka pada rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja. Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Pemerintah, lanjutnya, justru menutupi kondisi di Papua dengan mendiskreditkan, membatasi, serta mengkriminalisasi karya-karya dokumenter dan jurnalistik yang menggambarkan penderitaan masyarakat di Papua.
"Dari penindasan tersebut, kita seharusnya merefleksikan demokrasi secara lebih fundamental. Demokrasi tidak diukur dari sebatas adanya diskusi, tetapi diukur dari dijalankan atau tidaknya prinsip-prinsip demokrasi yang memastikan bahwa rakyat benar-benar merdeka dan berkuasa atas dirinya sendiri," imbuh dia.
Juru Bicara Serikat Mahasiswa UGM, Gladwin menyebut, para mahasiswa menuntut beberapa hal kepada pemerintah. Tuntutan itu, yakni supaya pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik, memberikan amnesti pada orang-orang yang dikriminalisasi, tidak membatasi demonstrasi seperti yang dilakukan aparat dalam demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, menarik militer dari ruang sipil serta mencabut UU TNI dan UU Polri, serta menghentikan kriminalisasi aktivis.
"Jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sudah jelas bagi kami bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mau berpihak kepada rakyat sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya telah mati. Maka, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat dengan cara apa pun itu demi mengembalikan supremasi sipil," ucap Gladwin.
Sebelumnya, Sudaryono mengatakan, dirinya bersama Nusron dan Budiman datang ke UGM untuk berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa. Menurut dia, acara itu telah direncanakan sejak lama dan sudah mendapat izin dari pihak kampus (Kompas.id/16/6/26).
Sudaryono juga mengatakan, sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya dan mengkritik kebijakan pemerintah. "Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya.
Dalam keterangannya, Budiman juga menyesalkan kejadian itu. Dia mengaku siap berdiskusi dan berdialog dengan para mahasiswa. Namun, karena kondisi yang tidak kondusif, hal itu akhirnya tidak bisa dilakukan.
"Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau, kok, berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif. Petugas keamanan menghawatirkan kondisi yang semakin tidak kondusif apabila saat itu kita semua masih berada di dalam gedung. Saya sendiri sebenarnya tidak keberatan untuk tetap menemui mahasiswa di dalam gedung," ujar Budiman.
