Pantau - Otoritas kesehatan di Gaza melaporkan sebanyak 1.005 warga Palestina tewas dan 3.157 lainnya terluka akibat serangan pasukan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025, sementara upaya negosiasi perdamaian terus berlangsung di Kairo, Mesir.
Data terbaru yang dirilis pada Rabu (17/6) juga menunjukkan total korban tewas sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023 mencapai 73.016 orang, dengan 173.265 lainnya mengalami luka-luka.
Otoritas kesehatan Gaza turut memperingatkan kemungkinan penghentian proses rujukan medis bagi pasien yang membutuhkan perawatan di luar wilayah Gaza akibat berbagai pembatasan perjalanan yang masih berlangsung.
Sebanyak 36 daftar yang mencakup sekitar 3.000 pasien telah diajukan sejak Februari 2026 dan hingga kini masih menunggu persetujuan untuk memperoleh akses pengobatan.
Negosiasi Perdamaian Berlangsung di KairoDi tengah situasi kemanusiaan yang terus memburuk, Hamas menyatakan harapan bahwa fleksibilitas yang ditunjukkan dalam perundingan di Kairo dapat membuka jalan bagi implementasi penuh gencatan senjata.
Juru bicara Hamas Hazem Qassem menyebut fokus utama pembicaraan saat ini adalah mengakhiri perang, mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan, dan memulai proses rekonstruksi Gaza.
Pada 15 Juni 2026, faksi-faksi Palestina telah menyerahkan tanggapan resmi kepada para mediator terkait peta jalan perdamaian Gaza yang diajukan Nickolay Mladenov sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza dari Dewan Perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat.
Peta Jalan Perdamaian Bahas Keamanan dan RekonstruksiRencana perdamaian yang diumumkan pada Mei 2026 tersebut memuat 15 poin penting, termasuk isu keamanan, pembentukan pasukan stabilisasi internasional, penarikan pasukan militer Israel, serta rekonstruksi wilayah Gaza.
Pertemuan yang melibatkan faksi-faksi Palestina bersama mediator dari Mesir, Qatar, dan Turkiye saat ini masih berlangsung untuk membahas implementasi kesepakatan tersebut.
Meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025, sejumlah ketentuan penting dalam perjanjian, termasuk pelucutan senjata dan program rekonstruksi, disebut belum terlaksana sehingga situasi di lapangan masih dinilai rapuh.
