REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf menyoroti pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya terkait mekanisme sekolah penyangga yang dinilai perlu dievaluasi agar tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi calon peserta didik.
Maulana menilai keberadaan sekolah penyangga pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik. Menurut dia, skema tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi wilayah yang belum memiliki sekolah, terutama sekolah negeri.
"Secara aturan, keberadaan sekolah penyangga itu baik. Tujuannya untuk membantu daerah-daerah yang belum memiliki sekolah, terutama sekolah negeri, sehingga akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat," kata Maulana kepada Republika.co.id, Kamis (18/6/2026).
Namun, ia mengaku menerima informasi adanya calon peserta didik yang berdomisili sangat dekat dengan sekolah justru tidak diterima, sementara peserta lain yang berasal dari jarak lebih jauh dapat lolos melalui jalur tertentu. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian serius penyelenggara SPMB.
.rec-desc {padding: 7px !important;}"Kalau memang ada siswa yang rumahnya sangat dekat dengan sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang jaraknya lebih jauh justru masuk, tentu harus ada penjelasan yang transparan. Sistem yang baik harus mampu memastikan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.
Maulana meminta seluruh proses seleksi dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Ia menilai setiap laporan maupun keluhan yang muncul perlu ditindaklanjuti secara objektif oleh pihak terkait.
Selain itu, politisi yang akrab disapa Kang Prof tersebut juga menyoroti proses verifikasi dokumen yang dilakukan di tingkat sekolah. Menurut dia, petugas verifikasi menghadapi tantangan cukup besar dalam memeriksa keabsahan berbagai dokumen yang menjadi syarat pendaftaran.
Ia menilai pemerintah perlu memberikan pembekalan yang memadai kepada para petugas pelaksana SPMB agar memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan verifikasi administrasi.
"Yang menjadi perhatian kami adalah kesiapan para verifikator di sekolah. Jangan sampai mereka hanya menerima petunjuk teknis tanpa dibekali pelatihan yang cukup untuk mengenali dan memverifikasi keabsahan dokumen yang diajukan peserta," katanya.
Menurut Maulana, pelatihan atau bimbingan teknis penting dilakukan agar petugas mampu memeriksa berbagai dokumen secara lebih akurat, mulai dari kartu keluarga hingga dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam proses seleksi.
Ia juga menyinggung adanya keluhan dari sejumlah guru dan panitia pelaksana SPMB yang harus menjalankan tugas tambahan selama proses penerimaan peserta didik berlangsung. Karena itu, ia berharap anggaran yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan SPMB dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk untuk peningkatan kapasitas petugas di lapangan.
"Kalau anggaran sudah tersedia, maka harus dipastikan penggunaannya benar-benar mendukung kualitas pelaksanaan SPMB, termasuk pelatihan bagi petugas dan dukungan terhadap panitia yang menjalankan tugasnya," kata Maulana.
Komisi V DPRD Jawa Barat, lanjut dia, akan terus mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan transparan, profesional, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik di Jawa Barat.
Sementara itu, Republika.co.id telah berupaya meminta tanggapan kepada Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Iis Rostiasih, terkait pelaksanaan SPMB tahun 2026, termasuk mengenai mekanisme sekolah penyangga dan proses verifikasi dokumen peserta didik. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum merespons permohonan wawancara maupun konfirmasi yang disampaikan Republika.co.id.
